Dibilang 'Hangat-Hangat Tahi Ayam' dalam Memberantas Premanisme

Mabes Polri Nyatakan Upaya Pemberantasan Preman Melalui Tiga Pendekatan

JAKARTA, batamtoday - Mabes Polri menampik pendapat bahwa kinerja Polri dalam memberantas permasalahan premanisme, dinilai tidak serius atau kurang konsisten, seperti 'Hangat Hangat Tahi Ayam'.

Sebab, Polri terus berupaya membemberantas premanisme yang merupakan penyakit masyarakat itu, tidak hanya melalui pendekatan hukum, melakukan juga melalui pendekatan primitif dan preventif.

"Jalan penegakan hukum tidak dapat menjadi satu jalan dalam memberantas premanisme. Harus menggunakan pendekatan premitif dan preventif, jadi tidak hanya penegakkan hukum semata," kata Brigjen Boy Rafli Amar, Kepala  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri di Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Menurutnya, saat ini Polri bersikap menunggu laporan masyarakat yang dirugikan oleh aksi para preman. Aksi premanisme yang terkait permasalahan hukum ada ditindaklanjuti secara pidana, sementara yang terkait permasalahan sosial akan dilakukan pembinaan.

Karena itu, Mabes Polri memerintah pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia turun tangan membantu penyelesaian permasalahan premanisme di wilayahnya. 

Amar mengatakan, premanisme merupakan penyakit masyarakat. Ada dua kategori terkait permasalahan premanisme, yaitu permasalahan hukum, dan sosial.

Dari aspek pelanggaran hukum, lanjut Boy, aksi premanisme terkait dengan tindak pidana yang dilakukan per orangan atau kelompok yang mengganggu ketertiban umum, seperti pemerasan, penganiayaan, hingga pembunuhan.

"Sedangkan permasalahan sosial, kami tidak bisa menutup mata bahwa keenderungan di kota besar terjadi proses urbanisasi, sehingga mereka harus berjuang di ibu kota untuk menjalani hidup. Banyak di antara mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap atau katakanlah Jobless. Berusaha mencari kerja, namun keterampilannya terbatas," katanya.

Melihat hal itu, Polri berharap pemda mampu mengakomodasi mereka yang tidak memiliki keterampilan kerja tersebut.

"Kami berharap ada terobosan, konstribusi unsur pemda untuk dapat memahami para pendatang baru atau pendatang yang bermukim di kota besar, di mana mereka belum mendapat pekerjaan layak," kata Karopenmas Mabes Polri ini.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat dari Partai Gerindra menilai, pemberantasan premanisme yang mulai marak beberapa hari ini setelah ada intruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung tidak serius dan kurang konsisten, hanya sekedar 'hangat-hangat tahi ayam'.

Editor : Surya

---