JAKARTA, batamtoday - Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) merupakan program yang dilaksanakan bersama oleh Kementerian Kehutanan dan Perhimpunan Jerman untuk Kerjasama Internasional atau GIZ. FORCLIME berjalan di tiga kabupaten percontohan di Pulau Kalimantan. Ketiga kabupaten yang dipilih adalah Kapuas Hulu (Kalbar), Malinau (Kaltim), dan Berau (Kaltim).

Helmut Dotzauer, Strategic Area Manager FORCLIME kepada National Geographic Indonesia menjelaskan, program bertujuan signifikan merancang pengelolaan hutan lestari yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan meningkatkan kehidupan masyarakat miskin pedesaan. 

Sejak tahun 2009, pada fase pertamanya, FORCLIME membantu pemerintah serta pihak publik dan swasta dalam menciptakan kerangka, metode, jasa demi pengelolaan hutan lestari, konservasi alam, sampai pengenalan ekowisata.

Helmut menambahkan, fase kedua akan berlangsung antara 2013-2016, dengan potensi fase ketiga sampai dengan 2020.

Kerangka program secara teknis memiliki tiga komponen. Pertama, di tatanan nasional berupa pemberian saran kebijakan bagi pemerintah pusat, pengembangan strategi dan kelembagaan. Kedua, di tingkat daerah kabupaten dengan melakukan reformasi administrasi kehutanan yang diarahkan pada pengelolaan hutan lestari dan kegiatan reduksi emisi gas karbon dari deforestasi dan degradasi.

"Ketiga adalah skema konservasi alam, pengelolaan sumber daya, dan perbaikan kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan di kawasan jantung Borneo," kata Pipin Permadi, yang mewakili Kemenhut di dalam FORCLIME selaku National Programme Coordinator.

Di sini, salah satu program FORCLIME yaitu mendukung serta dinas kehutanan kabupaten membentuk model satuan kerja yang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan upaya masyarakat untuk mengelola hutan dalam konteks hak pemanfaatan lahan tradisional.

Helmut menuturkan, "Bila ada rencana konversi kawasan hutan ke bentuk pemanfaatan lainnya, KPH bisa memberikan rekomendasi pada pihak berwenang kehutanan yang lebih tinggi untuk memastikan proses kebijakan mempertimbangkan sisi ekologis, sosial, dan ekonomi."

Menurut Pipin, selain modul KPH yang tergolong sudah berhasil dicapai, mereka pun sedang bekerja di program penghitungan karbon di hutan. Metodologi ini ditengarai akan dapat diacu secara nasional. "Metodologi yang dikembangkan untuk perkiraan stok karbon, adalah penginderaan jauh yang dikombinasikan dengan inventarisasi di lapangan.

FORCLIME juga mendukung pengembangan sistem informasi spasial. Informasi sangat penting karena merupakan instrumen pengambilan keputusan di bidang kehutanan," tambahnya.

Sumber: National Geographic Indonesia