"Dengan alokasi dana yang semakin besar, kita harapkan kinerja daerah-daerah semakin baik dalam melayani masyarakat. Jangan dana terus dikucurkan, tapi kinerja tidak berubah-ubah," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, dalam "Rakornas Penelitian dan Pengembangan Kemdagri Tahun 2013", di Hotel Mercure, Jakarta, kemarin.

Gamawan menjelaskan, dana yang ditransfer ke daerah tiap tahunnya itu memang terus bertambah. Dana Rp600 triliun itu sendiri merupakan dana transfer ke daerah untuk tahun 2013. Besarnya dana itu menurutnya, menunjukkan besarnya perhatian pemerintah pusat kepada daerah.

Dengan dana sebesar itu, Gamwan menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diminta untuk membantu mengawasi penggunaan uang tersebut. Dia menegaskan bahwa yang melakukan perbuatan korupsi harus ditindak.

Di sisi lain, Gamawan pun mengaku kecewa karena masih ada 17 kabupaten/kota yang belum mengesahkan APBD 2013. Dia mengaku tak mengerti mengapa proses pengesahan itu begitu lama. Oleh karena itu, Gamawan pun mengaku telah meminta Menteri Keuangan (Menkeu) untuk menahan DAU daerah-daerah tersebut, sebelum APBD disahkan.

"Sampai sekarang masih ada 17 daerah. Itu bagaimana? Dana yang ditransfer sudah banyak, tapi ABPD belum juga selesai," tegas mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Gamawan Fauzi, juga meminta lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) di pemerintahan daerah maupun kementerian/lembaga di Indonesia, lebih kreatif dan inovatif.

"Seiring kewenangan daerah yang makin besar, dibutuhkan inovasi dan peran litbang. Kalau diiringi kinerja dan kapasitas yang baik, hasilnya tentu baik dan memberikan kontribusi pembangunan nasional. Saya tidak persoalkan kurangnya perhatian atasan. Saatnya introspeksi untuk kemajuan di daerah," katanya.

Karena litbang menurutnya merupakan bagian terpenting dari pemerintahan guna memberi perubahan yang lebih baik.

"Coba kita lihat, kadang sebuah mobil itu hanya berubah lampunya, tapi memberi nilai tambah. Jadi organisasi pemerintahan mestinya memiliki nilai tambah karena ada litbang," ujar Gamawan.

Sayangnya, keberadaan litbang di pemerintahan pusat maupun daerah menurut Gamawan, sampai saat ini jauh tertinggal dibanding litbang di perusahaan swasta. Bahkan dari informasi yang ia dengar, penyebabnya lebih terkait persoalan komitmen bersama.

"Disampaikan kepada saya, litbang tidak maju karena kurangnya perhatian pimpinan. Kondisi ini kembali menimbulkan pertanyaan, mana yang lebih dulu ayam atau telur? Mestinya litbang memunyai sikap yang selalu lebih kreatif dan inovatif untuk mengembangkan lembaganya. Kalau tidak akan ditinggalkan," ujar Gamawan dihadapan 654 peserta yang diantaranya sekretaris daerah kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Sebagai contoh, Gamawan memaparkan peran litbang di Kemendagri terkait rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurutnya, lembaga yang ada perlu melakukan penelitian untung rugi maupun ekses-ekses lain jika model pemilihan tersebut dilaksanakan.

"Jadi litbang harus di depan. Dia harus memberikan input bagi pengembangan dan inovasi. Dan dari kajian litbang ditawarkan perubahan-perubahan," katanya.

Editor : Surya