Dituntut 1,5 Tahun, Terdakwa Saparman dan PH Ajukan Pledoi

Dituntut 1,5 Tahun, Terdakwa Saparman dan PH Ajukan Pledoi

Oleh : Charles Sitompul

Selasa | 19-03-2013 | 15:05 WIB

Terdakwa Saparman saat meninggalkan ruang persidangan.

TANJUNGPINANG, batamtoday -- Terdakwa korupsi pajak PPN dan PPh di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Tanjungpinang, Sparman, mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis, baik melalui kuasa hukumnya maupun pledoi dirinya sendiri, atau tuntutan 1,5 tahun penjara yang dibacakan JPU dalam sidang di PN Tanjungpinang, Selasa (19/3/2013).

Pengajuan pledoi tersebut disampaikan Saparman dan kuasa hukumnya, Nirwansyah SH, usai mendengarkan tuntutan yang dibacakan JPU Abdulrachman SH dari Kejari Tanjungpinang.

Dalam tuntutanya, JPU Abdulrachaman SH mengatakan, Sparman terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menggelappkan pajak PPh dan PPN yang dipungut sebagai Bendahara Dinsosnakertrans Pemko Tanjungpinang tahun 2010.

"Atas perbuatannya yang terbukti, kami meminta majelis hakim, menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan kurungan," ujar JPU Abdulrachaman.

Selain hukuman badan dan denda, terdakwa Saparman juga diminta mengembalikan dana kerugian negara sebesar Rp 93 Juta, dan jika dalam 1 bulan tidak dikembalikan diganti dengan hukuman 9 bulan kurungan atas dakwaan subsider melanggar pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Atas tuntutan JPU, terdakwa Saparman menyatakan tidak menerima dan menyerahkan sepenuhnya pada pengacaranya guna mengajukan pembelaan atau pedoi.

Sementara itu, kuasa hukum Saparman, Nirwansyah SH, menyatakan, sangat keberatan dengan tuntutan JPU tersebut hingga pihaknya akan melakukan pembelaan secara tertulis, baik dari PH maupun pembelaan dari terdakwa sendiri.

"Kami akan ajukan pembelaan secara tertulis, dan kemungkinan Saparman juga akan mengajukan pembelaan sendiri, juga tertulis," ujar Nirwansyah.

Nirwansyah juga mengatakan, kalau pada intinya pihaknya sebagai kuasa hukum, dari awal sudah tidak setuju, dan hal itu sudah dikatakan dalam eksepsi. Karena menurut kuasa hukum Sparman, peradilan yang disangkakan pada Saparman, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Pajak.

"Dan dalam kasus ini, selain Saparman, harusnya sesuai dengan berita acara pemeriksaan di persidangan, dugaan yang disangkakan bukan hanya tanggungjawab Saparman, tetapi juga tanggung jawab Said Parman, dan Rorogo Hia sebagai penjabat verifikasi sekaligus Sekretaris Dinsosnakertrasn Tanjungpinang," ujar Nirwansyah lagi.

Sedangkan mengenai kerugian negara, Nirwansyah juga menilai tuntutan JPU kurang tepat. Karena dari Rp 200 jutaan lebih pajak yang dipungut Saparman pada 2010, sebanyak Rp 124 juta dana tersebut sudah disetorkan, sementara sisanya Rp 93 juta belum disetorkan karena digunakan yang bersangkutan untuk operasional serta kebutuhan pejabat-pejabat di kantor Dinsosnakertrans Kota Tanjungpinang.

"Dan hal itu, sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban Saparman selaku bendahara dan diaminai oleh Sekretaris dan Kepala Dinas selaku PA. Artinya, dari awal hal ini sudah klier, dan bentuk laporan sudah diterima," ujarnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Bangun Koperasi di Kawasan Transmigrasi, Viva Yoga: Langkah Baik Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Pemerintah Umumkan Penurunan Tarif Tiket Pesawat Sebesar 10 Persen Selama Nataru

Bawaslu Tindak Lanjuti 130 Dugaan Politik Uang di Masa Tenang Pilkada

Mendagri Dukung Bawaslu Tindak Tegas ASN tidak Netral Selama Pilkada

Kandang Banteng Kalah di Pilkada Jateng, Megawati: Demokrasi Terancam Mati Akibat Kekuatan Halalkan Segala Cara

BMKG Prediksi Bencana Hidrometeorologi akan Berlangsung hingga April 2025

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Polda Kepri Bongkar Markas Judi Online di Apartemen Aston Batam, Dikelola Dua Bersaudara

Dittipidum Bareskim Polri dan Ditreskrimum Polda Kepri Ungkap Jaringan TPPO Internasional

Kejari Batam Selidiki Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Lahan Hutan Lindung di Rempang

Miliki 0,28 Gram Sabu, Pemuda Batam Divonis 7 Tahun Penjara

Kronologi Oknum Polisi Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang Berbeda Kesaksian Warga