ROKAN HULU, batamtoday - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Rokan Hulu (Rohul) mendesak Pemprov Riau merebut Blok Siak dari Chevron Pasifik Indonesia (CPI), yang kontraknya akan berkahir pada 27 November 2013. Apalagi, hingga saat ini belum ada kejelasan apakah kontrak tersebut akan diperpanjang atau tidak, meski CPI jauh-jauh hari sudah mengajukan proposal untuk memperpanjang kontraknya.

"Merebut pengelolaan Blok Siak dai CPI, merupakan kemandirian pengelolaan sumber daya alam (SDA), yang mutlak diperlukan demi terwujudnya kesejahteraan sosial rakyat Indonesia. Salah satu jalannya adalah menguasai objek-objek ekonomi vital seperti Blok Siak," ujar Ahmad Rahayu, Ketua Cabang GMNI Rokan Hulu, dalam siaran pers yang diterima batamtoday, Jumat (1/3/2013).

Memang, ia menambahkan, tidak mudah untuk mewujudkan impian masyarakat Indonesia tentang kemandirian pengelolaan SDA yang melimpah ruah di negeri ini. Selain faktor luar (perusahaan asing) yang sampai hari ini masih menguasai sebagian besar kekayaan alam Indonesia, ternyata pemerintah Indonesia sendiri masih belum punya cukup nyali untuk menunaikan amanah tersebut. Kemandirian yang didamba musnah tak kunjung mendapatkan jawabannya.

Hingga saat ini, lanjutnya, kekakayaan SDA Indonesia menjadi komoditas yang diperebutkan oleh pemilik modal asing tanpa toleransi. Kapitalisasi pun terjadi di objek-objek vital yang seharusnya dikuasai sepenuhnya oleh negara. Rakyat, sekali lagi, hanya bisa berpura menutup mata. Melihat tanah disekelilingnya mengeluarkan petro dollar tanpa bisa merasakan bahkan menyentuhnya. Sungguh suatu keadaan yang begitu ironis, miris sekaligus memilukan.

Seperti halnya nasib Blok Siak yang mampu memproduksi kurang lebih 2.000 barel/hari, sampai sekarang belum ada kejelasan. "Pemerintah masih terkesan mengulur-ulur waktu, sehingga kecurigaan akan "kong-kalikong" dengan pihak Chevron tidaklah berlebihan," ujarnya.

Bukankah pada tahun 2007 Bupati Siak dengan Bumi Siak Pusako (BSP) mampu merebut Blok CPP dari cengkeraman CPI? Seharusnya itu dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Hasilnya, pembagian porsi ke daerah dan pusat sekarang lebih besar dibandingkan dengan ketika masih dikelola oleh CPI.

Melihat masih belum jelasnya nasib Blok Siak hari ini, kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kabupaten Rokan Hulu, mendesak kepada seluruh stake holder untuk bergerak cepat. Segera merebut Blok Siak dari PT CPI sekarang juga. Sudah saatnya pasal 33 UUD 1945 dijalankan oleh negara ini. Jangan sampai amanah konstitusi tersebut terus diabaikan dan tidak diacuhkan.

Kalau pemerintah pusat masih saja "meragu" untuk mengakuisisi Blok Siak, GMNI menyarankan agar Pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Siak untuk tampil ke depan. Jangan menunggu ambiguitas pemerintah pusat yang acapkali tak berpihak kepada daerah.

Bumi Siak Pusako (BSP), Riau Petroleum dan yang lain, katanya, sudah lebih dari siap untuk menjalankan amah konstitusi tersebut.

"Merebut Blok Siak, merupakan langkah awal untuk negeri ini keluar dari bayang-bayang penjajahan atas SDA Indonesia. Rakyat pasti akan mendukung di belakang, demi mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial dan berkesejahteraan sosial. Tidak bisa tidak. Rebut Blok Siak sekarang juga. Atau tidak sama sekali," ungkap Ahmad Rahayu.

Editor: Dodo