PERLAHAN NAMUN PASTI, para pesohor yang bakal menjadi 'pesakitan' mulai terkuak. Bahkan bukan para pesohor yang biasa-biasa saja, melainkan para petinggi partai politik di negeri ini. Sebut saja mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, yang sudah menjadi tersangka dalam dugaan korupsi mega proyek hambalang. Menyusul kemudian mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishak yang dijadikan tersangka karena dugaan suap kuota impor sapi.

Tidak berhenti di situ saja. Pada tanggal 22 Februari 2013 malam, Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga mendapatkan gratifikasi dalam proyek Sport Center Hambalang. 

Dengan ditetapkannya para petinggi parpol tersebut sebagai tersangka, maka kian menambah buram saja proses demokratisasi di negeri ini. Partai politik yang seharusnya menjadi lokomotif pembangunan fondasi demokrasi sekaligus memperjuangkan aspirasi rakyat, justeru terkesan berubah menjadi sekumpulan orang yang gemar memakan uang rakyat tanpa hak. Keadaan ini tentu sama-sama tidak kita harapkan.

Dalam proses demokratisasi yang terus menemui berbagai hadangan serta tantangan, ekspektasi rakyat Indonesia terhadap partai politik sebenarnya begitu besar. Dibuktikan dengan antusiasme rakyat terhadap pelaksanaan pemilu ataupun pilkada di daerah-daerah, meski tingkat masyarakat yang apatis juga masih tinggi. Paling tidak, keberadaan partai politik diharapkan akan mampu membawa Indonesia menuju sebuah negara yang demokratis, adil dan makmur. 

Namun, harapan tinggallah harapan. Partai politik seakan abai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Parpol beralih fungsi menjadi semacam wadah 'pengepul' uang rakyat. Berkata memperjuangkan rakyat tapi berperilaku sebaliknya. Menyusahkan rakyat karena anggaran belanja negara yang seharusnya dipergunakan sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat, dikorupsi dengan membabi buta. Siapa salah.

Dengan semakin meroketnya jumlah politisi yang menjadi tersangka akibat kasus korupsi, tentu perhatian kita tertuju kepada parpol dimana para politsi korup itu berasal. Parpol tidak lagi berjuang demi kepentingan rakyat banyak. Melainkan demi kepentingan individu dan golongannya.

Fondasi demokrasi yang selama ini sudah terbangun, kini tercederai oleh perilaku parpol yang korup. Di waktu yang bersamaan, ekspektasi rakyat akan kemakmuran juga musnah seketika. Anggaran belanja negara dikorupsi dimana-mana. Sehingga kewajiban yang sudah ditunaikan dengan membayar pajak terbalaskan oleh perilaku abai yang dilakukan oleh negara. Negara terkesan melakukan pembiaran terhadap perilaku korup yang terjadi di segala lini dan sendi kehidupan. Dari pusat kekuasaan sampai jenjang birokrasi terendah sekalipun. Meski saat ini KPK sudah bekerja dengan maksimal, akan menjadi sia-sia ketika jumlah koruptor terus bertambah.

Ini sungguh kondisi yang sangat memprihatinkan bagi keberlangsungan proses demokratisasi di negeri kita. Demoralisasi telah menggerogoti budaya bangsa Indonesia yang identik dengan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan serta adat istiadat. Budaya tersebut berganti dengan budaya klepto dan perilaku koruptif.

Partai politik di Indonesia kini tengah bergeser secara fungsional. Menjadi semacam wadah yang memperjuangkan kepentingan individu dan golongan. Bukan demi kepentingan rakyat. 

Saya mengutip kata-kata dari Bung Karno terkait demokrasi, "Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.”

Fondasi demokrasi kita hendaknya dibangun demi kepentingan rakyat banyak. Bukan untuk kesejahteraan individu dan golongan. Hari ini partai poltik yang korup terbukti telah memberikan ekses yang signifikan terhadap kian merosotnya fondasi demokrasi kita. Partai politik harus segera berbenah. Perbaiki niat dan tujuannya.

Partai politik bukanlah wadah 'pengepul' uang rakyat. Melainkan wadah untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan yang ada demi terwujudnya Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan berkesahteraan sosial.