JAKARTA, batamtoday - Partai Gerindra akan mendorong pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara serentak di pembahasan RUU Pilkada dan revisi UU Pemerintahan Daerah.

Sebab, jika pilkada dilaksanakan secara serentak maka akan menghemat anggaran pemerintah secara signifikan. 

"Pilkada serentak adalah suatu kebutuhan bagi demokrasi kita. Selain menghapus biaya politik tinggi, hal itu juga akan meningkatkan kualitas demokrasi yang esensinya harus menyejahterakan rakyat," kata Fadli Zon dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (17/2/2013).

Pelaksanaan pilkada serentak secara otomatis akan mengurangi biaya politik partai, karena tenaganya tidak terkuras untuk memikirkan kelancaran pelaksanaan pilkada.

Dengan demikian, lanjutnya, parpol akan semakin fokus mengurusi kepentingan rakyat.

"Waktu bagi parpol untuk bekerja menyelesaikan masalah rakyat akan semakin banyak dan fokus karena tak terlalu disibukkan oleh dinamika pilkada," tambah Fadli Zon.

Menurut dia, sistem pilkada yang saat ini berlangsung di Tanah Air sejak 2005 harus segera dievaluasi karena tidak tepat guna, baik secara anggaran maupun pelaksanaannya.

"Pembiayaan pilkada selama ini diambil dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sementara untuk pilkada kabupaten dan kota saja minimal menghabiskan Rp25 miliar dan pilkada provinsi minimal Rp100 miliar," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa pembiayaan pilkada juga sebaiknya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dapat meminimalisasikan peluang anggaran politik yang besar.