Perlunya Nahkoda Baru

JAKARTA, batamtoday - Sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat yang dimotori Ulil Abshar Abdalla, Rachland Nasidik dan Didi Irawady Syamsudin mengusulkan adanya nahkoda baru untuk memimpin Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum selaku ketua umum.

Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan, Anas dinilai layak untuk diganti karena pergantian ketua umum sangat penting untuk mendongkrak elektabilitas Demokrat menjelang Pemilu 2014. 

"Menyebut nama siapa yang akan menjadi nakhoda baru, kami sudah mendiskusikan dengan banyak teman. Tetapi, poin yang penting buat kami adalah, nakhoda baru ini penting. Nakhoda tertinggi kita tentu Pak SBY. Ini tetap ada nakhoda kedua, yang itu akan menjadi cover Partai Demokrat yang dilihat publik ya," kata Ulil kepada pers di Jakarta, Jumat (15/2/2013).

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut elektabilitas Demokrat hanya tinggal 8,3 persen, kata Ulil, itu merupakan angka yang serius sekali.

"Sebab, tidak mudah dalam waktu kurang dari 1,5 tahun, untuk menaikkan minimal 21 persen yang diraih Partai Demokrat Pemilu 2009 lalu. Itu sulit sekali, tidak mudah itu. Kalau tidak ada tindakan yang drastis sekali, itu tidak mungkin," katanya. 

Karena itu, tindakan Ketua Majelis Tinggi yang juga Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengambil kendali partai, dan Anas diminta konsentrasi pada kasus hukum Hambalang merupakan tindakan yang tepat guna meningkatkan kembali elektabilitas partai.

"Nah, tindakan oleh Pak SBY kemarin cukup drastis, mengambil-alih langsung nakhoda partai. Minta Mas Anas (Ketua Umum) konsentrasi masalah hukum. Itu sudah sangat drastis," katanya.

Ulil menambahkan, ia salah satu kader Demokrat yang mengusulkan agar Anas Urbaningrum nonaktif dari ketua umum. 

"Saya mengusulkan memang, perlunya menonaktifkan Anas untuk konsentrasi (Permasalahan hukum di KPK)," katanya. 

Menurutnya, hal itu diusulkan, karena sesuai dengan delapan butir penyelamatan Partai Demokrat yang telah diungkapkan oleh SBY selaku Ketua Majelis Tingg. 

"Ini sesuai dengan butir dari 6 atau 7 dalam delapan butir itu. Melanjutkan butir itu, maka Mas Anas harus konsentrasi mengurus masalah dugaan korupsi (Hambalang). Kemudian, kita membutuhkan figur baru. Kalau nanti belakangan Mas Anas terbukti bebas dari dugaan korupsi. Maka partai wajib memulihkan reputasi beliau (Anas)," katanya.