BATAM, batamtoday - Penghasilan nelayan di sekitar Selat Bulang semakin menurun drastis. Sebab, perusahaan galangan kapal di daerah tersebut semakin menjamur, namun tak satupun yang ramah lingkungan.

Terkait ketidakramahan lingkungan perusahaan galangan kapal ini, masyarakat pulau, khususnya para nelayan meminta kepedulian pemerintah. Pasalnya, selama ini dampak buruk yang diakibatkan perusahaan galangan kapal seperti yang dirasakan para nelayan, sangat minim perhatian dari pemerintah.

Tokoh masyarakat Kecamatan Bulang, Usman Komong, menegaskan Pemerintah Kota Batam harus memberikan kepedulian terhadap masyarakat pulau yang mayoritas nelayan. Saat ini, keluhan nelayan akan penghasilan yang semakin menurun diakibatkan pencemaran laut dari perusahaan galangan kapal sudah semakin terasa.

Tak hanya satu atau dua orang saja yang terkena dampak, sekitar 70 persen penduduk pulau-pulau yang mayoritas nelayan merasakan dampak tersebut.

"Masyarakat paham semua perusahaan galangan kapal ini sudah mengantongi perizinan. Akan tetapi, dalam hal perizinan tersebut pemerintah juga harus menekan para pengusaha untuk memperhatikan lingkungan, salah satunya masalah pencemaran yang pasti merugikan masyarakat," kata dia.

Terhadap para pengusaha galangan kapal di Selat Bulang, kata Komong supaya benar-benar menjalankan peraturan yang sudah dibuat pemerintah. Salah satu hal yang paling ditekankanya yakni masalah pencemaran lingkungan dan perhatian terhadap masyarakat.

"Kalau peraturan yang sudah ditentukan itu benar-benar dijalankan, pasti kehidupan masyarakat nelayan itu sejahtera. Tapi, dengan adanya pencemaran, otomatis penghasilan nelayan drastis menurun," ujarnya.

Rahmad Hidayat, tokoh masyarakat Pulau Bulu juga mengeluhkan masalah debu sandblasting yang membuat warga banyak mengalami penyakit batuk dan alergi. Dampak seperti ini, juga menunjukkan bahwa tak ada perusahaan galangan kapal yang ramah lingkungan.

"Warga minta tindakan pemerintah untuk melakukan penanganan dan membuat solusi. Jangan salahkan, jika suatu saat warga marah dan bertindak secara anarkis," ujarnya.

Ditambahkan Sofian, tokoh lainnya, pemerintah dalam hal ini Bapedalda Batam dan Dirjen Perhubungan Laut dalam mengeluarkan izin kepada perusahaan galangan kapal supaya melibatkan masyarakat.

Akibat tidak pernah dilibatkannya masyarakat oleh pemerintah dalam hal pemberian izin, kata Sofian, membuat masyarakat dengan perusahaan sering bentrok. Dimana masyarakat menuntut supaya dampak pencemaran diperhatikan, sementara pengusaha dengan santainya setelah memperoleh izin tersebut.

"Kami minta semua masalah perizinan yang dikeluarkan pemerintah terhadap perusahaan galangan kapal yang dapat menimbulkan dampak buruk harus melibatkan masyarakat. Jangan biarkan masyarakat bentrok dengan pengusaha," kata dia mengakhiri.