JAKARTA, batamtoday - DPP Partai Golkar mengambil langkah cepat menonaktifkan Rusli Zainal dari jabatan Ketua DPP Partai Golkar bidang Hubungan Eksekutif dan Yudikatif, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi PON Riau dan Kehutanan di Pelalawan.

 

"Ya, Insya Allah beliau akan nonaktif. Kalau enggak mau mengundurkan diri, ya akan kami nonaktifkan sesuai AD/ART partai, karena sudah jadi tersangka," kata Ade Komaruddin, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar di Jakarta, Jumat (8/2/2013). 

Menurutnya, Golkar tidak ingin masalah hukum yang membelit Rusli Zainal akan menyandera partai dan mengganggu konsolidasi partai menjelang Pemilu 2014. Namun terkait jabatannya sebagai Gubernur Riau, kata Ade, Golkar tidak akan ikut campur apakah Rusli nantinya akan mundur atau tidak.

Kendati begitu, Golkar menilai masalah hukum Rusli adalah urusan pribadinya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Golkar.
 
"Itu kan masalah hukum, itu masalah pribadi bukan partai, sebagai warga negara masing-masing terhadap hukum ya itu urusan dia bukan Golkar," katanya. 

Namun, saat ditanyakan soal apakah DPP Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada Rusli Zainal, Ade pun belum bisa memastikannya. "Itu harus ditanyakan ke Badan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, saya tidak berkompeten membicarakan hal ini," tutur Ade.

Ade menjelaskan, kasus dugaan korupsi yang menimpa Rusli Zainal sebenarnya sudah sempat diklarifikasi internal partainya. Rusli sempat dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap tersebut. Namun, Ade tak mau membuka hasil investigasi Golkar dengan alasan untuk konsumsi internal partai.

"Sudah, klarifikasi, itu konsumsi internal. Kalau hukum, harus percaya sama institusi hukum. Kita nggak mau memberikan intervensi atau opini," katanya.

Ketua Umum Soksi ini menambahkan, DPP Golkar sangat mengkwatirkan kasus yang membelit Rusli Zainal akan mempengaruhi popularitas Golkar menjelang Pemilu 2014. 

"Kalau pengaruh pasti ada, kita juga tidak akan naif kalau tidak ada pengaruhnya.  Tapi kita serahkan penilaian publik. Insya Allah kita tetap optimis Golkar secara institusi sangat mendukung pemberantasan korupsi," katanya.

Ade juga tak bisa menjamin partainya akan bebas korupsi ke depan, paska penetapan Rusli Zainal sebagai tersangka kasus PON Riau dan Kehutanan di Pelalawan.

"Kita tidak bisa jamin orang Golkar tidak berkasus lagi. Pokoknya kita serahkan ke penegak hukum. Setiap rapat kita diingatkan oleh Ketua Umum Partai untuk tidak melakukan tindakan korupsi," katanya.