JAKARTA, batamtoday -  Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran  dalam Rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR RI dengan jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyayangkan pihak Kemendikbud tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan.

“Seharusnya Kemendikbud dapat lebih jujur terhadap kondisi yang memprihatinkan ini, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru. Jika tidak, wajar jika capaian Kemendikbud tahun 2012 diragukan. Dan apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan? ” ujarnya di Komplek DPR, kemarin.

Dalam laporannya, Mendikbud melaporkan 95,5% dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013 (sisa 4,5% lagi hanya buffer). Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.

Legislator Perempuan PKS tersebut menyatakan, “Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi, ironinya Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1,” kata Herlini.

Evaluasi ini memang mengecewakan banyak pihak, karena itu Ia meminta Kemendikbud masalah ini harus menjadi pelajaran berharga bagi pihak Kemendikbud.

Herlini juga mengapresiasi Kemendikbud pada tahun ini dengan memutuskan pusat akan langsung menyalurkan langsung tunjangan guru. Tetapi, dia juga memberikan beberapa catatan penting jika Mendikbud telah memutuskan pusat akan menyalurkan langsung tunjangan guru, maka integritas jajarannya harus digaransi dan jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.

Herlini mengingatkan, “43 trilun anggaran tunjangan tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” katanya.

Wakil DPR asal Pelilihan Kepulauan Riau ini berharap dengan mekanisme baru ini, maka para guru dapat mengoreksi langsung kinerja Kemendikbud.

“Dan jika terjadi kasus-kasus keterlambatan pembayaran tunjangan guru. Termasuk jika muncul modus-modus yang menghambatnya, atau mungkin jika terjadi lagi pemotongan dan pemaksaan belaja konsumtif oleh birokrat di lapangan. Sekali lagi, nanti berarti Pak Mendikbud yang bertanggung jawab langsung jika ada jajarannya yang menyelewengkan hak para guru ini. Kami di Komisi X akan terus mengawasi pelaksanaan ini di lapangan,” ujarnya.