Ajukan Lima Tuntutan, Buruh FSPMI Batam Datangi Kantor Wali Kota dan DPRD

BATAM, batamtoday - Memperingati hari ulang tahun buruh FSPMI di kota Batam diwarnai dengan aksi turun ke jalan. Selain itu, buruh juga akan menemui Wali Kota dan DPRD Batam untuk mengajukan lima poin tuntutan, Rabu (6/2/2013).

Empat lokasi titik perkumpulan buruh sebelum bergerak menuju kantor Wali Kota dan DPRD Batam, yakni Tanjunguncang, Mukakuning, Batuampar dan Batam Center.

Lima poin tuntutan buruh kepada pemerintah yakni Jaminan Sosial yang harus dilaksanakan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diminta dilaksanakan supaya tidak ada kesenjangan antara buruh dengan masyarakat lain terkait jaminan sosial.

Poin kedua, buruh juga menuntut supaya pemerintah melaksanakan jaminan pensiun bagi seluruh rakyat Indonesia.

Poin ketiga dalam tuntutan buruh yakni penetapan upah layak pada tahun 2014 sesuai dengan KHL sebanyak 84 Item. Sebelumnya, 60 item dalam KHL 2013 ini dirasa sudah kurang memadai, atau tidak sesuai lagi dengan kondisi yang akan datang.

Masalah kenaikan tarif dasar listrik juga ikut menjadi tutuntutan buruh dalam poin ke empat. Dalam hal ini, buruh menolak tarif dasar listrik tersebut dinaikkan, karena hal itu akan membebani kehidupan para buruh.

Khususnya di Batam, upah buruh sesuai UMK 2013 masih banyak yang ditangguhkan oleh pengusaha. Sehingga, pada kesempatan ini buruh FSPMI menolak penangguhan UMK 2013 dan meminta supaya upah buruh dibayarkan sesuai ketetapan UMK tersebut.

Deddy, salah satu pengurus FSPMI Batam, mengatakan buruh FSPMI dalam merayakan hari ulang tahun ke-14 meminta dukungan Wali Kota dan DPRD Batam terkait lima poin tuntutan mereka.

"Kami fokus pada lima point tuntutan itu. Dukungan Wali Kota dan DPRD Batam kita minta supaya tuntutan tersebut dapat terealisasi," katanya di Lapangan Temenggung Abdul Jamal, Mukakuning.

Menurutnya, aksi buruh turun ke jalan dan menuju kantor Walikota Batam serta DPRD Batam diperkirakan akan berlangsung hingga siang. Namun, hal itu bukan menjadi suatu kepastian, sebelum dukungan Wali Kota dan DPRD Batam didapat.

"Harus ada tanda tangan, sebagai bukti dukungan terkait lima poin tuntutan buruh," katanya.

---