JAKARTA, batamtoday -Pemerintah memberi kesempatan yang besar bagi masyarakat dan masyarakat desa, untuk bangkit dan memberdayakan dirinya. Hal ini berkaitan dengan besarnya anggaran untuk memberdayakan masyarakat dan masyarakat desa.

"Dari 100 persen anggaran untuk Kemendagri, maka 66 persennya itu berisi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Jadi pemerintah dengan keterbatasan yang ada tetap berusaha untuk memberdayakan dan membangkitkan masyarakat," kata Mendagri Gamawan Fauzi dalam Rakornas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013 di Golden Boutique Hotel di Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Gamawan menambahkan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah cara yang benar-benar bottom up, karena yang memusyawarahkan, menentukan, dan merencanakan adalah masyarakat.

"Sehingga kami harapkan lebih tepat sasaran, sehingga persoalan yang ada di desa, bisa cepat terselesaikan, karena masyarakat yang membuat program berdasarkan skala prioritas mereka. Ini juga menghidupkan kearifan lokal seperti musyawarah dan gotong royong," papar dia.

Menurut Gamawan, saat ini UU Desa sudah masuk Panja DPR RI. Diharapkan UU terkait rancangan desa ideal bagi bangsa yang majemuk dengan kondisi geografis yang berbeda ini, segera selesai.