Untuk Redam Kebocoran Penerimaan Pajak Kota Batam

Fraksi PAN Usulkan Intensifkan Penerapan Pajak Online

Batam, Batamtoday - Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Batam mengusulkan pengintensifan penerapan pajak secara online untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran penerimaan pajak.

"Sistem pengawasan pajak secara online dapat digunakan untuk mengawasi kebocoran," kata Mawardi Hani, anggota Fraksi PAN DPRD Kota Batam, Kamis, 17 Maret 2011.

Mawardi menjelaskan intensifikasi penerapan pajak online perlu dilakukan mengingat penerimaan dari sektor pajak selama ini tidak memiliki sistem pengawasan yang intensif, akibatnya pendapatan daerah kerap kali mengalami kebocoran.

Kebocoran cenderung terjadi, lanjut Mawardi, akibat penyalahgunaan wewenang jabatan danmengindikasikan terjadinya praktek korupsi di tubuh penerima pajak dalam hal ini Pemko Batam.

Mawardi mengungkapkan penerimaan pajak dapat saja bocor karena adanya oknum pembayar pajak yang tidak membayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahkan upaya manipulasi administrasi jadi pola oknum yang bermain.

Jika diterapkan sistem online, lanjut Mawardi maka sistem ini memungkinkan untuk mengakses secara konstan data-data pemasukan pajak dari masyarakat ke dalam sistem komputerisasi lembaga pengelola pajak daerah. Selain itu, baik jumlah maupun volume berdasarkan potensi juga akan terdeteksi sejak awal oleh masyarakat.

"Mungkin kita bisa sebut itu pola pengawasan bersama dan masyarakat berhak untuk mengetahui penggunaan anggaran daerah," katanya.

Salah satu daerah yang telah berhasil menerapkan sistem online tersebut, kata Mawardi adalah Surabaya dimana pada tahun 2010 penerimaan pajak dan retribusi daerah di kota tersebut kebocorannya mengalami penurunan sigifikan.

"Saya pikir kita di Batam juga jauh lebih siap untuk penerapannya," kata Mawardi.

Menurut Mawardi, Batam cukup memiliki dan bisa memenuhi kebutuhan akan perangkat lunak tersebut.

Ketika ditanya  pendapatnya tentang rencana Pemko Batam yang akan menaikkan pajak dan retribusi. Mawardi, legislator asal Partai PAN ini menjawab bahwa yang tengah dilakukan tim pansus adalah pembahasan menuju angka penerimaan yang konsisten sesuai dengan kesiapan masyarakat.

"Itu bahasanya penyesuaian, bukan kenaikan pajak dan retribusi daerah," katanya diplomatis

---