JAKARTA, batamtoday - Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok sky Khadafi menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seperti baru bangun tidur dari mimpi yang panjang. Dengan tiba-tiba akan memberikan 50 fasilitas MCK dan berencana menambah jumlah pompa untuk mempercepat surutnya air yang menggenangi pemukiman warga.

 

"Ada rencana jangka menengah, berencana membuat sodetan dari sungai Ciliwung ke BKT dengan anggaran sebesar Rp 500 Miliar dan normalisasi sungai sebesar Rp1.2 Triliun yang dialokasikan dari APBN dan APBD DKI Jakarta. Tetapi rencana pemerintah ini, bukan untuk menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta," kata Ucok di Jakarta, Senin (21/1/2013).

Menurutnya, realisasi anggaran untuk mengatasi banjir selalu hanya berfokus di wilayah Jakarta saja . Seharusnya, jika ingin menyelesaikan banjir Jakarta secara keseluruhan, pemerintah harus melibatkan pemerintah provinsi Jakarta,  Jawa barat, dan Provinsi Banten untuk menyelesaikan Banjir Jakarta sebagai Ibukota negara.

"Jadi tidak perlu heran jika tidak selesai-selesai persoalan banjir di Jakarta, disebabkan alokasi anggaran banjir dari pemerintah hanya berfokus di Jakarta saja," katanya.

Untuk mengatasi banjir Jakarta, pemerintah lanjutnya, mengalokasikan anggaran dari kementerian PU sebesar Rp 733,99 miliar pada 2012 dan Rp 707,70 miliar dialokasikan untuk 2011. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pengendalian banjir sebesar Rp 713,99 miliar pada 2012 dan Rp 707,13 untuk 2011. Sementara Rp 20 miliar dialokasikan untuk pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta penampung air lainnya pada 2012, dan pada 2011 dialokasikan Rp 570,95 juta. 
sebesar Rp.570.950.000

Selain itu, Pemda DKI pada juga mengalokasikan anggaran untuk banjir. Yakni pada tahun 2008 sebesar Rp916,36 milyar, pada tahun 2009 sebesar Rp 1,08 Triliun, pada tahun 2010 sebesar Rp 1,34 triliun, pada tahun 2011 sebesar Rp 488,1 miliar dan tahun 2012 sebesar Rp 584,6 Miliar.

Dari total alokasi anggaran diatas, ada program dan alokasi anggaran yang tetap atau rutin dilakukan adalah program  Pemeliharaan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir seperti untuk pengerukan saluran/perbaikan/pemeliharaan, dan lain-lain untuk tahun 2008 sebesar Rp 201,68 milyar, pada tahun 2009 sebesar Rp263.3 milyar, pada tahun 2010 sebesar Rp 432,28 milyar, pada tahun 2011 sebesar Rp 337,1 milyar, dan pada tahun 2012 sebesar Rp329 milyar.

"Dari penjelasan diatas, alokasi anggaran untuk mengatasi banjir Jakarta, sangat besar sekali, oleh karena, pengambil kebijakan pemda DKI Jakarta punya logika seperti 'semakin besar anggaran akan semakin kecil potensi banjir di Jakarta'. Tetapi logika ini dipatahkan oleh banjir itu sendiri 'semakin besar anggaran, semakin nyata banjir makin besar' karena, alokasi anggaran menguap? katanya.

Karena itu, Seknas Fitra meminta aparat hukum untuk melakukan penyelidikan alokasi anggaran banjir baik yang ada dalam APBD maupun APBN. Oleh karena, besar alokasi anggaran untuk mengatasi banjir ini, sebetulnya, Jakarta tidak perlu kena banjir, tidak perlu ada tanggul jebol, dan saluran mampet karena alokasi anggarannya sudah tersedia.

"Dan paling gampang untuk diselidik adalah program untuk pengembangan sistem Drainase yang alokasi anggaran sebesar Rp 284,1 milyar untuk tahun 2009, dan sebesar Rp 297,87 milyar untuk tahun 2010. Biarpun ada pengembangan sistem drainase, tetap saja drainase ibukota tidak berfungsi ketika turun hujan saja. Apalagi ketika banjir alokasi anggaran ikut menguap juga," katanya.

Jika pemerintahan Presiden SBY tidak mau dikatakan baru bangun tidur dari mimpi yang panjang, diharapkan  melakukan evaluasi realisasi anggaran mengatasi banjir tahun sebelumnya agar adanya perencanaan yang tersambung, tidak tumpang tindih anggaran.

"Sebab alokasi anggaran tahun sebelumnya, sangat besar tetapi tidak bermanfaat, tetap saja Jakarta banjir dan ada indikasi menguap," katanya.