FSPMI Ajak Semua Serikat Buruh di Batam Gagalkan Gugatan UMK 2013

FSPMI Ajak Semua Serikat Buruh di Batam Gagalkan Gugatan UMK 2013

Oleh : kli/dd

Sabtu | 19-01-2013 | 19:22 WIB

BATAM, batamtoday - Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Yoni Mulyo Widodo, mengatakan akan mengajak semua serikat buruh yang ada di Batam beraliansi untuk membatalkan gugatan UMK 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sekupang.

FSPMI sendiri, katanya, akan menurunkan massa sekitar 5.000 lebih untuk mengawal jalannya persidangan kedua pada Rabu (23/1/2013) mendatang.

"Kami menilai SK Gubernur Kepri terkait UMK Batam 2013 adalah hal yang umum, dan tak layak digugat. Kami juga akan mengajak serikat buruh, seperti SPSI dan SBSI untuk beraliansi menuntut PTUN membatalkan gugatan UMK," ujar Yoni di Mukakuning, Sabtu (19/1/2013) siang.

Dilihat dari kaca mata serikat buruh, gugatan UMK kata Yoni ada baiknya juga. Sebab, hal ini dapat menggugah hati para pekerja lain untuk ikut berserikat. Dengan berserikat, maka hak-hak buruh dapat diperjuangkan, termasuk upaya pembatalan gugatan UMK 2013.

"Ayo, kita perjuangkan sama-sama apa yang menjadi hak kita," begitu Yoni mengajak pekerja yang belum masuk serikat.

Seperti diketahui, gugatan PTUN UMK Batam 2013 yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) berlangsung pada Rabu (16/1/2013 sudah disidangkan pada Rabu (16/1/2013) lalu. Namun, pihak tergugat Gubernur Kepri baru menerima surat pemberitahuan dari PTUN pada sore hari, sekitar pukul 17.00 WIB. Surat pemberitahuan itu pun salah alamat, ditujukan ke kantor gubernur lama.

"Sejauh ini, yang kami lihat pemerintah masih konsisten terhadap putusan UMK 2013 ini. Hanya saja, surat pemeritahuan itu salah alamat dan juga telat," kata Yoni menanggapi sidang pertama yang tidak mereka ketahui saat itu.

Massa SPMI yang akan diturunkan ke kantor PTUN Sekupang, pada Rabu (23/1/2013) mendatang, kata Yoni meminta PTUN untuk membatalkan gugatan UMK 2013. Selain itu, mereka juga akan mempertegas layak atau tidaknya SK Gubernur disidangkan.

TERKINI
POPULER

Gunakan Formasi 3-4-3, STY Bakal Turunkan Kekuatan Penuh Lawan Filipina

Wacana Pengampunan Napi Koruptor, Mahfud: Menurut Hukum Tidak Boleh

Erick Thohir Pastikan Laga Kualifikasi Piala Dunia Lawan Bahrain Dimainkan di Stadion GBK

Peringatan Hari Jadi ke-241 Kota Tanjungpinang Diisi Tausiyah hingga Panggung Hiburan Rakyat

Pengamat Sebut Timnas Indonesia Harus Menang Besar Lawan Filipina

Korban PHK Terima Bantuan Tunai 60 Persen dari Gaji Selama 6 Bulan

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

Dewan Pengupahan Bintan Sepakati Usulan Kenaikan UMK 2025 Sebesar 6,5 Persen

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Naik 6,5 Persen, Ini Daftar 5 Provinsi dengan UMP 2025 Tertinggi

Disnaker Kepri Rampungkan Pembahasan UMP 2025 Sesuai Permenaker 16 Tahun 2024

Menaker Sambut Putusan MK, Langkah Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia