Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

SBY dan Abe Nilai Stabilitas Laut Cina Selatan Penting
Oleh : ant/si
Jum'at | 18-01-2013 | 18:52 WIB
Abe_dan_SBY.jpg Honda-Batam

PKP Developer


Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Jepang Shinzo Abe

JAKARTA, batamtoday - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Indonesia menilai stabilitas kawasan khususnya Laut China Selatan penting sehingga semua pihak harus memberikan kontribusi menjaga situasi itu.



"Kita semua di Asia ini ingin melihat kawasan kita kawasan kita, kawasan stabil aman dan damai. Kalau ada masalah apakah di Laut China Selatan ataupun Asia Timur di manapun di Asia ini solusi yang damai tidak pakai militer," kata Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (18/1/2013), usai pertemuan bilateral dengan PM Shinzo Abe.

Presiden mengatakan merupakan kewajiban semua pihak yang berkepentingan untuk menjaga situasi tersebut dan melakukan pendekatan nonmiliter.

"Menjadi kewajiban kita semua. Kalau semua berpikir seperti itu menyelesaikan masalah maka tidak perlu khawatir ada konflik terbuka di kawasan Asia. Kawasan akan stabil mendapatkan manfaat. Itulah pandangan Indonesia dan konsisten menjaga pandangan itu," kata Presiden.

Sementara itu PM Abe meminta China menghormati hukum dan norma internasional terkait tata sikap di Laut China Selatan.

Jepang dan China memiliki perseteruan di wilayah Laut China Selatan.

Perseteruan antara dua raksasa ekonomi Asia itu terkait kepulauan tak berpenghuni, namun diperkirakan kaya akan potensi ekonomi, itu semakin memanas pada September ketika Tokyo menasionalisasi ketiganya.

Sejak itu, kapal pemerintah China dilaporkan berkali-kali memasuki wilayah perairan di kepulauan itu.

Beijing bersikeras bahwa mereka hanya melakukan patroli rutin di kepulauan yang mereka miliki sejak dulu kala. Sejumlah pengamat bahkan menilai China ingin membuktikan bahwa Jepang tidak memiliki kontrol efektif terhadap kepulauan tersebut.

Pada Minggu, Pasukan Bela Diri Jepang menggelar latihan militer nasional pertamanya yang dirancang untuk "mengambil alih" kepulauan terpencil yang direbut oleh musuh.

Sebanyak 300 tentara dilibatkan dalam latihan berdurasi 40 menit yang mengerahkan 20 jet tempur dan lebih dari 30 kendaraan militer lain di Narashino Garrison, Prefektur Chiba, yang terletak di sebelah tenggara Tokyo.

Tidak ada indikasi bahwa latihan bersama AS-Jepang yang digelar sejak Senin hingga Jumat itu ditujukan untuk mengantisipasi ancaman dari China. Sementara wilayah yang digunakan untuk latihan pun jauh dari lokasi sengketa.

Pejabat itu mengatakan kepada AFP bahwa sebelumnya latihan tersebut digelar di Iwakuni di sebelah barat Honshu, tetapi dipindahkan ke Miyazaki di sebelah selatan Kyushu karena mempertimbangkan penduduk yang tinggal di dekat pangkalan militer.

Bantu rekonstruksi
Pada kesempatan itu, pemerintah Jepang menyatakan siap membantu pemerintah Indonesia dalam proses rekonstruksi infrastruktur di Jakarta pascabanjir melanda pada Kamis (17/1).

"Saya sampaikan rasa simpati atas musibah bencana alam banjir yang melanda Jakarta. Jepang akan sepenuhnya membantu proses rekonstruksi dan perbaikan yang akan dilakukan setelah banjir," kata Shinzo Abe.

Abe mengatakan, Indonesia dan Jepang telah bekerja sama dalam proyek Metropolitan Priority Area (MPA) dan dalam koridor itu pihaknya akan bekerja sama penuh untuk pengembangan infrastruktur Jakarta.

"Jepang mencatat pembangunan melalui skema MPA adalah isu yang penting dan Jepang akan mendorong proyek itu," katanya menambahkan.

Indonesia bersama Jepang menyepakati proyek pembangunan infrastruktur kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) melalui program  MPA senilai Rp410 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Hatta Rajasa, dalam acara 4th Indonesia-Japan Joint Economic Forum, Oktober 2012 mengemukakan, "Kami sudah menyepakati proyek investasi senilai Rp410 triliun yang akan dibiayai 55 persen oleh swasta dan 45 persen kombinasi antara Public-Private Partnership, APBN, dan pembiayaan melalui skema loan."

MPA sepakat mendukung pembiayaan lima proyek di Jakarta, yakni konstruksi angkutan massal cepat (Mass Rapid Transportation/MRT), pengembangan pelabuhan baru skala internasional di Cilamaya, perluasan Bandara Soekarno-Hatta, pengembangan klaster penelitian baru, dan pengembangan sistem saluran air limbah di Jakarta.