PHK di Bintan Mulai Marak, Peranan Pemerintah Dipertanyakan

TANJUNGUBAN, batamtoday - Mulai maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Bintan, membuat sejumlah pihak mempertanyakan peranan pemerintah dalam menyikapi adanya 'kiamat kecil' bagi kaum pekerja itu.

"Seharusnya pemerintah berperan dalam menjaga kondusiftas iklim investasi. Jangan lakukan pembiaran, kalau ada PHK tentunya ada yang tak beres," kata Iskandar, wakil ketua FKUI SBSI Bintan kepada batamtoday di Tanjunguban, Rabu (26/12/2012). m

Menurutnya, kalau bicara PHK jelas hal tersebut manajemen perusahaan yang lebih mengetahuinya, namun dampak sosialnya jelas menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah selaku pemegang kebijakan. Karena sudah jelas, kalau nanti nya semakin banyak jumlah pengangguran, secara otomatis angka kriminalitas akan semakin meningkat. "Pemerintah harus memiliki solusinya," tegasnya.

Iskandar menilai, pemerintah terkesan hanya menonton apa yang dialami oleh para buruh, namun solusi agar nasib buruh lebih sejahtera belum ada.

"Bisa dibayangkan, kondisi Lobam dari tahun ke tahun semakin lama semakin sepi, sudah berapa banyak perusahaan yang hengkang. Lantas pemerintah kemana, bukankah selama ini pemerintah hanya sebagai penonton," imbuhnya.

Seharusnya, pemerintah tidak hanya bisa mengumpulkan pajak di saat kondisi perusahaan sedang sehat, tetapi sebaliknya pemerintah juga harus memiliki tanggungjawab dan memikirkan sebuah kawasan bisa lebih maju. " Sejauh ini, yang ada pemerintah hanya bisa memungut pajak. Sebaliknya solusi untuk memajukan tidak pernah ada," tambahnya.

Pada sisi lain, dia menilai adanya penetapan  Free Trade Zone (FTZ)  belum memberikan dampak terhadap investasi di daerah ini. Hal tersebut, katanya, adalah contoh ketidakseriusan pemerintah dalam memajukan daerah ini. " FTZ yang digadang-gadangkan sejak beberap tahun lalu. Sama sekali belum memberikan dampak positif bagi daerah ini, Pimpinan daerah jangan hanya bicara untuk kepentingan politik peraktis," paparnya.

---