DPR di Persimpangan Jalan, Antara Diplomasi Aktif dan Tekanan Geopolitik Global

BATAMTODAY.COM, Jakarta-DINAMIKA geopolitik global saat ini berada dalam fase transisi sistemik, di mana tatanan dunia pasca-Perang Dunia II telah kehilangan relevansinya. Tatanan dunia lama telah berakhir. Dunia kini bergerak menuju tatanan global yang baru.

Di tengah meningkatnya eskalasi geopolitik dan dinamika global yang semakin kompleks, peran strategis Indonesia dalam percaturan dunia menjadi semakin penting.

Indonesia tidak bisa lagi jadi penonton, karena akan menjadi medan tempur (battleground) baru, pertikaian antar kekuatan global. Apabila hal itu terjadi, maka Indonesia akan kembali menjadi "collatarel damage" seperti yang terjadi pada Tahun 1965 dan 1998.

Karena itu saatnya, bagi Indonesia mengambil peran sentral sebagai "jembatan peradaban" di tengah meningkatnya ketidakpastian situasi geopolitik global saat ini.

Perubahan besar pergeseran kekuatan besar sekarang menjadi peluang, sekaligus tantangan Bagai Indonesia untuk naik kelas menjadi aktor kunci dalam kancah pertarungan kekuatan global.

Pertanyaan paling penting saat ini adalah di mana posisi Indonesia dalam perubahan besar dunia? Peluang itu, hanya bisa diambil Indonesia, apabila fondasi di dalam negeri kuat, seperti memiliki kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air dan persatuan nasional yang kokoh.

Tanpa fondasi tersebut, semua wacana diplomasi Indonesia akan rapuh saat dihantam krisis. Sebab, krisis mulai terlihat semakin dalam dan menimbulkan ketidakpastian global secara signifikan.

Sebagai negara yang berada di jalur strategis perdagangan global, Indonesia harus memainkan peran yang lebih penting di tingkat internasional.

Karena di tengah ketidakpastian global, kekuatan terbesar sebuah bangsa, bukan hanya ditentukan apa yang dimilikinya, tetapi juga kemampuannya tetap solid menghadapi perubahan.

Titik panas utama konflik saat ini ada di Timur Tengah (Timteng). Konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran te;ah menciptakan ketidakpastian di jalur pelayaran paling vital di dunia, yakni Selat Hormuz. Dimana sekitar 20% pasokan minyak dunia lewat selat ini.

Ketika perang meletus akhir Februari 2026, jalur ini menjadi sangat berisiko. Dampaknya langsung terasa di Indonesia. Harga minyak dunia melonjak, rupiah tertekan dan IHSG bergejolak, bahkan Indonesia sampai pemadaman bergilir listrik di Pulau Sumatera dan Jawa.

Contoh konkret dampak koflik di Timteng, adalah kapal milik PT Pertamina International Shipping bernama Gamsunoro tertahan sejak Maret 2026, karena tidak berani melintas Selat Hormuz Iran.

Baru pada Rabu, 24 Juni 2026 pukul 20.00 WIB, kapal itu berhasil melewati jalur kritis selama 16 jam setelah ada kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Efek domino lainnya, adalah melambungnya harga pangan di tanah air, dimana kebutuhannya berasal dari komoditas impor, yang diimpor melalui Selat Bab el-Mandeb . Selat ini adalah titik penghubung krusial di ujung selatan Laut Merah yang memisahkan Yaman dan Afrika.

Selat ini mengalirkan seluruh lalu lintas kapal antara Samudra Hindia, Laut Merah, dan Terusan Suez. Yaman diketahui sebagai salah satu proksi Iran dan titik konflik di Timteng.

Sehingga para ahli mengingatkan agar pemerintah tidak euforia berlebihan, meski ada kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Rencana Damai AS-Iran dan Dampaknya terhadap Negara Asia termasuk Indonesia' di Jakarta, Kamis 25 Juni 2026, menegaskan bahwa MoU antara AS dan Iran baru sebatas kerangka awal.

"MoU ini baru menjadi kerangka awal. Masih banyak detail yang harus dinegosiasikan dan disepakati oleh kedua negara," ujar Hikmahanto.

Artinya, potensi eskalasi kembali masih besar. Pemerintah diminta tetap waspada dan tidak terburu-buru menyimpulkan konflik akan selesai.

Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyebut kesepakatan itu sebagai "jeda strategis" bukan perdamaian final.

"Ini belum merupakan perdamaian final, melainkan jeda strategis yang masih dibayangi berbagai persoalan yang berpotensi memicu eskalasi kembali," kata Rieke Diah Pitaloka.

Di tengah kekacauan itu, Indonesia justru punya ruang untuk manuver. Presiden Prabowo Subianto secara intens telah mengambil pendekatan diplomasi personal dan emosional dengan para pemimpin dunia. Tujuannya untuk membangun kepercayaan agar Indonesia bisa jadi penengah saat krisis sistemik datang.

Langkah ini diperkuat oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Urusan Dunia Islam, Anis Matta. Ia memproyeksikan Indonesia sebagai jangkar utama dan "jembatan peradaban" bagi Dunia Islam. Visi ini berbasis pada dua modal besar Indonesia, yakni Pancasila dan keberagaman.

Logikanya, Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tapi juga punya rekam jejak toleransi dan demokrasi. Kombinasi ini membuat Indonesia dipercaya banyak pihak dan tidak sekedar menjadi menjadi penonton.

Indonesia bisa memimpin kolektivitas negara-negara Islam, mendorong perdamaian, sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi lintas negara.

Indonesia harus aktif menyerukan persatuan dan solidaritas negara-negara Islam untuk kepentingan bersama dan perdamaian dunia. Ini bukan soal agama semata, tapi soal geopolitik. Negara-negara Islam punya pengaruh besar terhadap stabilitas energi dan rute perdagangan global.

Peran DPR Tidak Lagi Sekadar Pelengkap Eksekutif

Jika dulu DPR dianggap hanya mengikuti arah kebijakan pemerintah, kini perannya sudah naik level. Saat ini, DPR bisa menjalankan diplomasi parlemen secara mandiri. Instrumen utamanya adalah Badan Kerja Sama Antar-Parlemen atau BKSAP, dan Komisi I DPR RI.

Bersama Kementerian Luar Negeri, DPR telah memetakan lanskap geopolitik dan mencari ruang manuver strategis. Adapun forum yang dapat dimanfaatkan DPR sangat luas, antara lain AIPA: ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, untuk menyatukan suara parlemen Asia Tenggara.

Lalu, ada IPPP: Indonesia Pacific Parliamentary Partnership, untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik, dan kemudian GKSB (Grup Kerja Sama Bilateral), dimana Indonesia sudah punya kerja sama bilateral dengan 162 negara.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan arah kebijakan Indonesia adalah bebas aktif. Artinya, Indonesia berkomunikasi dengan semua pihak tanpa terjebak di satu blok.

"Indonesia harus terus menyokong perdamaian. Kita memiliki posisi yang baik untuk berkomunikasi dengan semua pihak dan mendorong terciptanya kesepakatan yang dapat menjaga stabilitas kawasan," kata Dave dalam diskusi Dialektika Demokrasi, Kamis 25 Juni 2026.

DPR juga mendorong Indonesia tetap aktif di forum multilateral seperti PBB. Meski lembaga itu dianggap melemah, proses perdamaian harus terus disuarakan agar stabilitas kawasan terjaga.

Stabilitas Timteng berdampak langsung pada perdagangan global, harga energi, dan pertumbuhan ekonomi Asia, termasuk Indonesia. Efeknya langsung masuk ke rumah tangga dan dunia usaha.

Pertama, gangguan pasokan energi dan perdagangan membuat harga komoditas di dalam negeri naik. Kedua, rupiah melemah. Proyeksi APBN 2027 menempatkan rupiah di kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS. Ketiga, muncul risiko kemiskinan baru yang menyasar kelas menengah, dan ancaman PHK massal bagi buruh.

Merespons itu, pemerintah menetapkan masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp8,5 juta per bulan masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. DPR mendesak agar ada bantalan subsidi untuk kelompok ini agar daya beli tidak ambruk.

Langkah fiskal lain yang diambil adalah efisiensi APBN. Belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas dan rapat konsinyering dipangkas untuk menjaga defisit fiskal tetap di bawah target.

DPR dan Pemerintah juga menyepakati ulang postur Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF RAPBN 2027.

Arahnya jelas menjaga daya beli, mendorong pertumbuhan, dan percepat pembangunan di tengah ketidakpastian global.

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdulah, menyampaikan hasil kesepakatan setelah Rapat Kerja bersama 7 Menteri Koordinator pada Senin, 22 Juni 2026.

Asumsi makro yang disepakati adalah: pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, rupiah Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun di kisaran 6,5-7,3 persen.

Dave Laksono menyebut ada sinyal positif dari meredanya konflik di Timteng. "Kita melihat dan sudah merasakan dampaknya. Harga minyak sudah langsung turun, tadi saya lihat sudah di bawah angka 70 dolar AS," katanya.

Politisi Partai Golkar ini berharap penurunan harga minyak dan dibukanya kembali Selat Hormuz akan berdampak pada nilai tukar rupiah dan pasar saham, asalkan dibarengi kebijakan fiskal yang tepat di dalam negeri.

Namun, dimana sebenarnya posisi DPR sekarang? sebagai lembaga Parlemen Indonesia. Pada dasarnya, DPR sekarang berada di persimpangan jalan, karena mendapatkan tiga tekanan besar.

Pertama tekanan geopolitik. AS dan sekutunya ingin agar Indonesia mengambil sikap tegas terhadap Iran, sementara blok China-Rusia mendorong Indonesia netral. Sedangkan publik domestik menuntut berpihak pada Palestina dan hukum internasional.

Tekanan kedua ekonomi. Setiap gejolak di Timteng, langsung mengerek harga BBM, menekan rupiah, dan mengancam stabilitas harga pangan. Tanpa respons cepat, kelas menengah bisa terdorong jatuh ke kemiskinan.

Tekanan ketiga politik dalam negeri. DPR harus menunjukkan bahwa ia bekerja untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan asing. Karena itu muncul kebijakan subsidi untuk MBR dan efisiensi anggaran.

Dalam hal diplomasi, DPR terlihat sudah aktif menjalankan diplomasinya, bukan hanya diam. DPR secara aktif menjembatani dialog lewat BKSAP dan forum internasional, serta tidak memihak kekuatan tertentu, aktif mendorong deeskalasi konflik, kedaulatan negara, kebebasan navigasi, dan hukum humaniter.

Bersama pemerintah, DPR juga aktif dalam menjaga dan mengamankan basis domestiknya, seperti memastikan energi, pangan, serta APBN yang kuat supaya Indonesia punya daya tawar di luar negeri.

Namun, perubahan tatanan dunia adalah ibarat pedang bermata dua. Bisa jadi peluang emas, dimana Indonesia bisa menjadi pemimpin regional dan global. Bisa juga berisiko besar, apabila Indonesia salah langkah atau fondasi domestiknya jebol.

Kuncinya ada pada dua hal, yaitu pertama konsistensi diplomasi. Indonesia harus terus bicara damai, menjaga komunikasi dengan semua pihak, dan tidak terjebak polarisasi.

Kedua, ketangguhan dalam negeri, yakni kedaulatan pangan, energi, air, dan kohesi sosial (ikatan kuat yang menyatukan masyarakat) adalah benteng terakhir saat badai global datang.

Karena itu, keberhasilan Kapal Gamsunoro yang berhasil lewat Selat Hormuz adalah simbol kecil, ketika diplomasi bekerja, jalur ekonomi terbuka kembali.

Tapi satu kapal lewat tidak berarti badai selesai. Masih ada banyak negosiasi, banyak ketidakpastian, dan banyak kepentingan yang harus dijaga.

DPR, bersama pemerintah, kini memegang kemudi. Arahnya adalah diplomasi aktif, netral produktif, dan penguatan fondasi dalam negeri.

Apakah Indonesia akan berhasil menjadi "jembatan peradaban" atau justru terseret arus konflik, jawabannya akan ditentukan dalam beberapa tahun ke depan. Dan itu dimulai dari keputusan-keputusan di Senayan hari ini.

Editor: Surya

---