Fitch Pertahankan Rating Indonesia di Level BBB, Outlook Jadi Negatif

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Fitch Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level investment grade "BBB", namun merevisi outlook dari stabil (stable) menjadi negatif (negative), Kamis (5/3/2026). Pemerintah mencatat hasil penilaian tersebut sebagai momentum untuk memperkuat konsistensi kebijakan ekonomi dan mempercepat reformasi struktural yang tengah berjalan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah menghargai keputusan lembaga pemeringkat global tersebut yang kembali menempatkan Indonesia dalam kategori layak investasi.

"Pemerintah menghargai penilaian Fitch Ratings yang kembali menempatkan Indonesia dalam kategori investment grade. Peringkat BBB yang dipertahankan mencerminkan pengakuan atas fundamental ekonomi Indonesia yang solid. Revisi outlook menjadi negatif kami jadikan dorongan untuk semakin memperkuat konsistensi kebijakan, memperluas basis penerimaan negara, dan mengakselerasi reformasi struktural," ujar Airlangga.

Fundamental Ekonomi Dinilai Solid

Dalam laporannya, Fitch menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan sekitar 5 persen per tahun menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara dengan peringkat setara BBB. Angka tersebut disebut hampir dua kali lipat dari median kelompok negara selevel.

Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat berada jauh di bawah median negara peers, yang mencerminkan disiplin fiskal yang terjaga. Fitch juga memberikan penyesuaian kualitatif positif (qualitative overlay) sebesar +1 notch kepada Indonesia sebagai pengakuan atas stabilitas makroekonomi dan prospek pertumbuhan jangka menengah yang kuat.

Indonesia juga dinilai memiliki rekam jejak pengelolaan utang yang baik, dengan tidak pernah melakukan restrukturisasi utang publik dalam lebih dari dua dekade terakhir.

Reformasi Pajak dan Hilirisasi Dipercepat

Merespons hasil tersebut, pemerintah terus mengakselerasi reformasi struktural, terutama di sektor penerimaan negara. Reformasi perpajakan dilakukan melalui penguatan implementasi sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan administrasi dan kepatuhan pajak.

Di sisi lain, agenda hilirisasi industri dan optimalisasi aset negara diperkuat melalui Danantara untuk mendorong investasi di sektor mineral, energi, pangan, dan pertanian. Langkah tersebut bertujuan memperkuat struktur ekspor berbasis nilai tambah dan mengurangi ketergantungan terhadap komoditas mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

Pemerintah juga menegaskan komitmen terhadap batas defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB sebagai jangkar kebijakan fiskal nasional. Seluruh program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis dan percepatan pembangunan infrastruktur, dirancang dalam koridor fiskal yang terukur.

Pada sisi moneter, Bank Indonesia tetap menjalankan mandatnya secara independen dengan menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, serta memperkuat koordinasi dengan kebijakan fiskal pemerintah.

Reformasi iklim investasi juga terus diperkuat melalui penyederhanaan regulasi dan kemudahan perizinan, termasuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha. Pemerintah turut menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

"Indonesia telah melewati berbagai tantangan global dengan fundamental yang semakin menguat. Kami optimistis konsistensi kebijakan dan akselerasi reformasi struktural akan membawa Indonesia kembali ke outlook positif, bahkan menuju peringkat yang lebih tinggi," kata Airlangga.

Editor: Gokli

---