Indonesia Tegaskan Partisipasi di ISF Gaza Bersifat Non-Tempur dan Tunduk pada Mandat PBB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap kemungkinan partisipasi dalam International Stabilization Force (ISF) sepenuhnya berada di bawah kendali nasional serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 (2025), prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, dan hukum internasional.

Dalam keterangan resminya, pemerintah menyampaikan bahwa ruang lingkup tugas personel Indonesia bersifat terbatas dan spesifik. Penugasan tersebut akan dijalankan sesuai mandat serta national caveats yang tegas dan mengikat, sebagaimana ditetapkan Pemerintah Indonesia dan disepakati bersama ISF.

Pemerintah menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia tidak bersifat tempur maupun demiliterisasi. Mandat yang diemban difokuskan pada misi kemanusiaan, termasuk perlindungan warga sipil, penyaluran bantuan kemanusiaan dan layanan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Kepolisian Palestina.

"Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi. Mandat Indonesia bersifat kemanusiaan," demikian ditegaskan dalam pernyataan resmi tersebut, yang dirilis lewat laman Kemlu, pada Sabtu (14/2/2026).

Selain itu, personel Indonesia dipastikan tidak akan dihadapkan pada pihak mana pun dan tidak terlibat dalam operasi tempur atau tindakan yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata.

Penggunaan kekuatan juga dibatasi secara ketat. Pemerintah menegaskan bahwa kekuatan hanya dapat digunakan untuk membela diri (self-defense) dan mempertahankan mandat. Pelaksanaannya harus proporsional, bertahap, menjadi upaya terakhir, serta sepenuhnya sesuai hukum internasional dan Rules of Engagement.

Adapun area penugasan dibatasi secara khusus di Gaza, yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina. Pemerintah juga menekankan bahwa penempatan personel hanya dapat dilakukan atas persetujuan otoritas Palestina sebagai prasyarat utama.

Indonesia secara konsisten menolak segala bentuk perubahan demografi maupun relokasi paksa rakyat Palestina. Partisipasi dalam ISF, menurut pemerintah, tetap berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan hak menentukan nasib sendiri bangsa Palestina.

"Indonesia akan mengakhiri partisipasi apabila pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveats Indonesia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia," tegas pernyataan tersebut.

Pemerintah juga menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tetap konsisten melalui solusi dua negara sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa partisipasi dan kehadiran personel Indonesia dalam ISF tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan maupun normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun.

Editor: Gokli

---