Indonesia Percepat Karbon Biru Jadi Pilar Transisi Iklim Jelang COP31 Antalya

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia mempercepat penguatan karbon biru sebagai pilar utama dalam strategi transisi iklim nasional, menyusul penyampaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Kedua serta menjelang forum iklim global UNFCCC COP31 di Antalya, Turki.

Langkah ini mendapat dukungan luas dari pembuat kebijakan, peneliti, lembaga keuangan, mitra pembangunan, hingga masyarakat sipil untuk memperkuat kebijakan, tata kelola, dan kesiapan pembiayaan karbon biru secara sistematis.

Sebagai negara kepulauan terbesar dengan 17.504 pulau, Indonesia memiliki sekitar 17 persen ekosistem karbon biru dunia, meliputi mangrove, lamun, dan rawa payau. Wilayah laut yang mencakup hampir tiga perempat area nasional dinilai menjadi fondasi ekonomi biru bernilai sekitar USD 1,3 triliun sekaligus solusi penting dalam mitigasi perubahan iklim berbasis laut.

Isu tersebut menjadi fokus utama dialog iklim laut yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama Climateworks Centre dan The Conversation Indonesia. Pertemuan ini mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor guna menyelaraskan sains, tata kelola, regulasi, serta instrumen pembiayaan untuk mendorong implementasi karbon biru secara konkret.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menilai Indonesia memiliki peluang strategis memimpin pengembangan karbon biru di tingkat global. "Integrasi isu kelautan dalam agenda iklim nasional dan global dapat memperkuat diplomasi iklim kelautan Indonesia. Namun, kepemimpinan tersebut harus didukung penyelarasan kelembagaan, kebijakan terintegrasi, serta mekanisme pembiayaan yang terkoordinasi," ujarnya, dalam keterangan pers KKP, Kamis (12/2/2026).

Sementara itu, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Ary Sudjianto, menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan karbon biru dengan NDC Kedua Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar kontribusi terhadap target penurunan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional dapat terukur serta akuntabel.

Diskusi panel juga menyoroti kesenjangan antara ketersediaan data ilmiah dan kesiapan proyek karbon biru di lapangan. Para pemangku kepentingan menilai perlunya kepastian regulasi, penguatan landasan sains, serta instrumen pembiayaan yang tepat untuk membuka peluang investasi dan memperluas skala implementasi.

Di sisi lain, perencana nasional mendorong penyusunan peta jalan terpadu guna menyelaraskan kebijakan, pendanaan, dan pelaksanaan di berbagai tingkat pemerintahan. Tantangan yang dihadapi antara lain koordinasi lintas sektor, keterbatasan data terstandar, serta kapasitas implementasi daerah yang belum merata.

Dialog tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara pemerintah, sektor keuangan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat koordinasi dalam mendorong karbon biru sebagai penggerak strategis pengurangan emisi, peningkatan ketahanan pesisir, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Editor: Gokli

---