OJK, LPS dan BPS Kawal Kualitas Data SNLIK 2026, Libatkan 75 Ribu Responden

BATAMTODAY.COM, Bekasi - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menggelar Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026. Survei ini menjadi pijakan utama dalam merumuskan program literasi dan inklusi keuangan guna mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pemantauan SNLIK 2026 dipusatkan di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/2/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK yang juga menjabat sebagai Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, serta Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Friderica mengatakan, ada perbedaan pada pelaksanaan tahun ini karena untuk pertama kalinya SNLIK melibatkan LPS, sejalan dengan amanat UU PPSK. Kolaborasi tiga lembaga ini diharapkan memperkuat kualitas dan cakupan data.

"Tujuan utama kami meningkatkan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat bisa memanfaatkan produk dan jasa keuangan secara optimal, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan," ujarnya.

Menurutnya, hasil survei tahun ini juga akan menyajikan angka literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi. Data tersebut dinilai penting agar setiap daerah mengetahui posisinya dan dapat berkontribusi dalam mendorong peningkatan literasi serta inklusi keuangan di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Anggito menekankan pentingnya penambahan jumlah responden untuk meningkatkan akurasi dan objektivitas data. Jika tahun lalu melibatkan 10 ribu responden, tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 75 ribu responden di seluruh Indonesia.

"Dengan sampel yang jauh lebih besar, analisis bisa diperluas sampai tingkat provinsi," katanya.

Amalia juga mengapresiasi sinergi OJK, LPS dan BPS dalam memperluas cakupan survei. Pada SNLIK 2026, indeks literasi dan inklusi keuangan akan disajikan hingga 38 provinsi di Indonesia.

Ia mengimbau masyarakat yang menjadi responden agar terbuka saat menerima petugas pendataan. Kerahasiaan jawaban dan keamanan data pribadi, tegasnya, dijamin sesuai ketentuan yang berlaku.

Libatkan Ribuan Petugas

Pendataan SNLIK 2026 berlangsung pada 4-18 Februari 2026 dengan sasaran 75 ribu responden berusia 15-79 tahun di 38 provinsi, mencakup 514 kabupaten/kota dan 7.500 Satuan Wilayah Setempat (SLS).

Sebanyak 2.744 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 1.016 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) diterjunkan untuk melakukan wawancara tatap muka menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Proses witnessing atau pemantauan juga dilakukan untuk memastikan pendataan berjalan sesuai prosedur.

Hasil SNLIK 2026 akan menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2025. Data ini sekaligus menjadi acuan dalam mengejar target RPJMN 2025-2029, yakni literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2029. Dalam RPJPN 2025-2045, target inklusi keuangan bahkan ditetapkan mencapai 98 persen pada 2045.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, OJK terus menggencarkan program literasi dan inklusi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) bersama berbagai pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

OJK, LPS dan BPS menegaskan komitmen menjaga kualitas data survei agar setiap kebijakan yang diambil berbasis data yang akurat, objektif, dan mencerminkan kondisi riil masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem keuangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Editor: Gokli

---