Mendes PDT Tegaskan Desa Jadi Subjek Pembangunan, Kunci Pengentasan Kemiskinan Nasional

BATAMTODAY.COM, Batam - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, menegaskan bahwa pembangunan desa kini menjadi poros utama dalam strategi pengentasan kemiskinan nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan desa sebagai kekuatan inti pembangunan Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan Yandri usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Aston Pelita, Batam, Selasa (20/1/2026). Kegiatan strategis itu dihadiri sekitar 160 bupati dari berbagai daerah di Tanah Air.

Yandri menyampaikan apresiasi kepada Apkasi yang telah melibatkan Kementerian Desa dan PDT dalam forum nasional tersebut. Menurutnya, arah kebijakan pembangunan saat ini mengalami perubahan mendasar, di mana desa tidak lagi ditempatkan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku utama pembangunan.

"Kalau dulu desa hanya menjadi objek pembangunan, sekarang desa kita tempatkan sebagai subjek. Desa menjadi aktor utama yang menentukan arah pembangunannya sendiri," tegas Yandri.

Ia menjelaskan, Kemendes PDT saat ini fokus memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi lokal. Program tersebut telah mendorong lahirnya desa-desa yang mampu menembus pasar ekspor. Selain itu, pengembangan desa wisata juga terus digencarkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perdesaan.

Mendes Yandri juga meminta para bupati untuk proaktif menggali dan memetakan potensi unggulan di daerah masing-masing. Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang spesifik dan berbasis potensi lokal.

"Kita bisa kembangkan desa wisata, desa ekspor, maupun desa tematik. Desa tematik ini bisa berupa desa ikan lele, nila, ayam petelur, hingga desa penghasil buah-buahan, sesuai potensi wilayahnya," ujarnya.

Berbagai potensi tersebut, lanjut Yandri, dapat diintegrasikan dengan program nasional seperti Koperasi Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Integrasi ini diyakini mampu membentuk ekosistem ekonomi desa yang kuat dan berkelanjutan.

"Jika seluruh potensi desa terintegrasi dengan baik, pembangunan desa akan berjalan optimal, pemerataan ekonomi bisa tercapai, dan kemiskinan nasional dapat kita tuntaskan," kata Yandri.

Untuk memastikan efektivitas program, Yandri menekankan pentingnya dukungan data yang akurat dari pemerintah daerah. Data tersebut menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan intervensi pembangunan yang tepat sasaran.

"Kami membutuhkan data yang valid. Jika ada kendala, Kemendes siap hadir untuk menjembatani, baik dalam hal permodalan, pemasaran, maupun pendampingan. Kami siap," tegasnya.

Yandri menambahkan, kolaborasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya para bupati, merupakan kunci utama agar transformasi desa benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

"Koordinasi dan kolaborasi itu kuncinya," pungkas Yandri.

Editor: Gokli

---