Kadin Batam Soroti Tingginya Pengangguran, Arah Investasi dan Kualitas Tenaga Kerja Diminta Dievaluasi

BATAMTODAY.COM, Batam - Tingginya angka Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Batam menjadi sorotan serius di tengah masifnya promosi investasi dan status Batam sebagai kawasan industri nasional.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap arah investasi serta kesiapan sumber daya manusia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), TPT pada 2025 berada pada kisaran 6,45 hingga 6,89 persen. Batam tercatat sebagai wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Kepri, sekaligus menempatkan provinsi ini, khususnya Batam, sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi secara nasional.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Roma Nasir Hutabarat, menilai tingginya angka pengangguran tidak bisa dipandang secara sederhana. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan persoalan struktural yang perlu dikaji secara jujur dan komprehensif.

"Ini menjadi perhatian serius Kadin Batam. Kita harus melihat persoalan dari berbagai sisi, mulai dari kualitas tenaga kerja yang tersedia, arus masuk pendatang, hingga ketidakseimbangan antara lapangan kerja dan jumlah pencari kerja," ujar Roma Nasir saat dikonfirmasi, Selasa (13/1/2026).

Roma menyoroti kesiapan tenaga kerja lokal yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, Batam sebagai kota industri dan magnet urbanisasi menerima arus tenaga kerja dari berbagai daerah dengan latar belakang dan kompetensi yang beragam.

"Tenaga kerja dengan keterampilan rendah tentu lebih sulit bersaing. Sementara tenaga kerja menengah hingga tinggi masih memiliki peluang terserap. Ini realitas yang harus dikelola dengan kebijakan yang tepat," tegasnya.

Selain itu, Roma menekankan pentingnya evaluasi terhadap daya serap lulusan sekolah dan perguruan tinggi lokal. Ia mendorong pemerintah daerah dan BP Batam agar lebih transparan dalam menyampaikan data investasi beserta dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja.

"Pemerintah daerah dan BP Batam perlu menjelaskan berapa besar investasi yang masuk dan berapa banyak lapangan kerja baru yang benar-benar tercipta. Jangan sampai investasi meningkat, tetapi pengangguran tetap tinggi," katanya.

Lebih lanjut, Roma menilai terdapat anomali yang perlu ditelusuri secara mendalam, yakni ketidakseimbangan antara nilai investasi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Ia menyoroti pentingnya klasifikasi jenis investasi yang masuk ke Batam.

"Perlu dilihat apakah investasi tersebut bersifat padat modal atau padat karya. Data ini sebenarnya dicatat oleh BP Batam, tetapi sejauh ini belum terlihat jelas klasifikasinya," ujarnya.

Menurut Roma, kejelasan klasifikasi investasi menjadi kunci untuk menemukan akar persoalan pengangguran. Tanpa data yang transparan, kebijakan ketenagakerjaan berisiko hanya bersifat spekulatif.

"Kalau datanya tidak jelas, kita masih meraba-raba. Apakah masalahnya pada kualitas tenaga kerja atau memang peluang kerja yang terbatas. Ini harus ditegaskan oleh BP Batam sebagai pengelola investasi," tegasnya.

Sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha, Kadin Batam menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Salah satu persoalan krusial yang dinilai belum optimal adalah lemahnya keterkaitan (link and match) antara pendidikan vokasi, perguruan tinggi, dan kebutuhan industri.

"Masalah utama kita adalah ketidaksambungan antara dunia pendidikan dan industri. Kompetensi lulusan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan," kata Roma.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kadin Batam dalam waktu dekat berencana menginisiasi pembentukan balai latihan kerja (BLK) serta program sertifikasi kompetensi bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah. Program ini diproyeksikan menjadi salah satu agenda strategis Kadin Batam ke depan.

Roma juga menegaskan Kadin Batam siap terlibat aktif dalam perbaikan iklim usaha dan investasi guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja. "Kadin Batam adalah jembatan antara pengusaha dan pemerintah. Kami akan terlibat langsung dalam penyusunan program strategis yang berfokus pada perbaikan iklim bisnis dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya.

Ia menambahkan, Wali Kota Batam selaku Kepala BP Batam telah menyampaikan dukungan dan kesiapan pemerintah untuk bermitra dengan Kadin Batam dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait pelatihan dan vokasi, Roma mengapresiasi berbagai program yang telah berjalan, mulai dari pelatihan rutin Dinas Tenaga Kerja, keberadaan BLK pemerintah pusat di Kabil, hingga peran lembaga swasta. Namun demikian, ia menilai penguatan dan spesialisasi pelatihan masih sangat dibutuhkan.

"Kami akan mengkaji kebutuhan penambahan BLK dengan spesifikasi tertentu sesuai kebutuhan industri. Sinergi dengan lembaga swasta juga penting agar kesenjangan kompetensi bisa ditekan," jelasnya.

Ke depan, Kadin Batam berencana menggelar diskusi tematik bersama pelaku industri untuk memetakan kebutuhan kompetensi tenaga kerja dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang. "Kami ingin memetakan kebutuhan tenaga kerja dua, lima, hingga sepuluh tahun ke depan. Ini akan menjadi dasar kebijakan agar persoalan pengangguran di Batam dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan," pungkas Roma Nasir Hutabarat.

Editor: Gokli

---