Perkuat Diplomasi Ekonomi, Airlangga Ungkap Progres Perdagangan RI-AS dan Pembukaan Pasar Eurasia

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat posisi perdagangan internasional Indonesia di tengah dinamika global melalui diplomasi ekonomi yang aktif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Langkah tersebut ditempuh untuk memperluas akses pasar ekspor sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perkembangan positif. Hal itu disampaikannya dalam dialog bersama media di Jakarta, Jumat (26/12/2025).

"Terkait pembahasan dengan Amerika Serikat, seluruh sektor dibicarakan, termasuk akses terhadap critical mineral. Untuk critical mineral, sudah ada komunikasi dengan badan ekspor Amerika Serikat, serta perusahaan AS yang menjalin pembicaraan dengan perusahaan critical mineral di Indonesia. Akses tersebut memang disiapkan oleh pemerintah," ujar Airlangga.

Ia menjelaskan, Pemerintah Indonesia bersama United States Trade Representative (USTR) telah menyepakati substansi utama dan teknis dokumen Agreements on Reciprocal Trade (ART) dalam pertemuan di Washington D.C. Kesepakatan tersebut mengedepankan prinsip keseimbangan kepentingan kedua negara.

Melalui ART, Amerika Serikat memberikan pengecualian tarif terhadap sejumlah komoditas unggulan Indonesia, antara lain minyak sawit mentah (CPO), kopi, teh, kakao, serta berbagai produk manufaktur padat karya. Kebijakan ini dinilai mampu menjaga daya saing ekspor Indonesia sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri nasional.

Selain isu tarif, kerja sama RI-AS juga mencakup pembahasan lintas sektor, termasuk penguatan akses terhadap critical minerals. Airlangga menegaskan, kolaborasi di sektor tersebut bukan hal baru, mengingat keterlibatan perusahaan Amerika Serikat di industri pertambangan Indonesia telah berlangsung sejak lama, termasuk investasi Freeport sejak 1967.

Saat ini, dokumen ART telah memasuki tahap legal scrubbing dan finalisasi. Pemerintah menargetkan penandatanganan perjanjian tersebut oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Amerika Serikat dapat dilakukan sebelum akhir Januari 2026.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong diversifikasi pasar ekspor melalui perluasan kerja sama dengan mitra non-tradisional. Salah satu langkah strategis yang telah ditempuh yakni penandatanganan Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (I-EAEU) pada 21 Desember 2025.

Perjanjian tersebut membuka akses pasar ke kawasan Eurasia yang meliputi Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia, dengan total populasi hampir 180 juta jiwa serta Produk Domestik Bruto mencapai USD 2,56 triliun. Lebih dari 95 persen nilai perdagangan dalam perjanjian itu memperoleh preferensi tarif dengan rata-rata bea masuk mendekati nol persen.

Melalui FTA I-EAEU, Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor berbagai komoditas unggulan seperti CPO dan turunannya, alas kaki, kopi, kakao, tekstil, produk perikanan, hingga jasa berbasis digital dan ekonomi kreatif. Perjanjian tersebut juga diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2,36 persen serta memperkuat daya saing produk bernilai tambah.

Untuk mempercepat implementasi perjanjian dagang, pemerintah mendorong pembentukan business council dan penyelenggaraan business forum dengan negara mitra, termasuk kawasan Eurasia dan Uni Eropa, guna memfasilitasi komunikasi langsung antarpelaku usaha.

"Pemerintah menjaga daya beli dalam negeri, membuka pasar luar, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan terbukanya pasar baru seperti I-EAEU, bea masuk rata-rata sudah nol persen. Ini menjadi peluang besar bagi pengusaha Indonesia, termasuk UMKM, untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif," tutup Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, serta perwakilan asosiasi pelaku usaha nasional.

Editor: Gokli

---