Gejolak Politik Tekan IHSG dan Rupiah, Pemerintah Tegaskan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dinamika politik dan sosial nasional dalam beberapa pekan terakhir turut memengaruhi pasar keuangan domestik. Gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah berdampak pada kinerja pasar modal dan nilai tukar Rupiah.

Pada 29 Agustus 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat terkoreksi lebih dari dua persen, sementara nilai tukar rupiah melemah hampir satu persen hingga berada di kisaran Rp 16.475 per dolar Amerika Serikat, level terendah sejak awal Agustus.

Merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia (BI) segera melakukan intervensi di pasar valuta asing dan pasar obligasi guna meredam volatilitas. Pemerintah pun menegaskan bahwa tekanan jangka pendek tersebut tidak mencerminkan kondisi fundamental perekonomian nasional.

"Fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen, tertinggi dalam dua tahun terakhir," ujar perwakilan pemerintah dalam keterangan resminya.

Tekanan pasar keuangan ini mengingatkan publik pada krisis moneter Asia 1997-1998, ketika rupiah terjun bebas dari sekitar Rp 2.600 per dolar AS hingga menembus Rp 14.800. Saat itu, inflasi melonjak lebih dari 60 persen, Produk Domestik Bruto (PDB) terkontraksi lebih dari 13 persen, dan IHSG jatuh ke level 256 pada September 1998 dari posisi tertingginya di kisaran 700. Krisis tersebut turut memicu gejolak politik dan sosial yang berujung pada tumbangnya rezim Orde Baru.

Namun sejarah juga mencatat, keterpurukan tersebut menjadi titik balik pemulihan. Pada 1999, IHSG melonjak lebih dari 100 persen dari posisi terendahnya, sementara rupiah berangsur stabil di kisaran Rp 8.000-10.000 per dolar AS. Pemerintah kala itu melakukan reformasi struktural melalui pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN/IBRA), restrukturisasi perbankan, serta pembenahan regulasi sektor keuangan.

Lebih dari dua dekade berselang, hasil reformasi tersebut kian terlihat. Indonesia kini memiliki cadangan devisa sekitar 150 miliar dolar AS, jauh lebih besar dibandingkan sekitar 20 miliar dolar AS pada akhir 1997. Kondisi perbankan juga dinilai lebih sehat dengan rasio kecukupan modal sekitar 26 persen dan tingkat kredit bermasalah yang relatif rendah. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut memperkuat stabilitas sistem keuangan.

"Kebijakan moneter saat ini lebih fleksibel dengan rezim nilai tukar mengambang yang disertai intervensi terukur, sehingga gejolak pasar dapat dikelola dan tidak berkembang menjadi krisis berkepanjangan," ungkap pejabat Bank Indonesia.

Dibandingkan krisis 1998, tekanan yang terjadi saat ini dinilai jauh lebih terkendali. Inflasi masih berada dalam sasaran, defisit anggaran terjaga di bawah tiga persen dari PDB, dan aliran investasi asing tetap berlangsung. Respons pemerintah dan otoritas moneter juga dinilai lebih cepat dan transparan dalam menjaga kepercayaan pasar.

Bagi investor, dinamika tersebut menjadi pengingat bahwa volatilitas merupakan bagian tak terpisahkan dari pasar keuangan. Sejarah menunjukkan, koreksi tajam sering kali diikuti fase pemulihan. Pola serupa pernah terjadi pada krisis global 2008, ketika IHSG terkoreksi lebih dari 50 persen sebelum kembali menguat signifikan pada tahun berikutnya.

Pemerintah mengimbau masyarakat dan pelaku pasar agar tidak bereaksi berlebihan terhadap fluktuasi jangka pendek. "Yang terpenting adalah melihat tren jangka panjang. Dengan fondasi ekonomi yang kuat dan koordinasi kebijakan yang solid, Indonesia memiliki daya tahan yang jauh lebih baik dibanding masa lalu," tegas pemerintah.

Dengan pengalaman menghadapi krisis sebelumnya, Indonesia kini dinilai lebih tangguh dalam merespons tekanan internal maupun eksternal. Meski pasar modal bergejolak dan rupiah tertekan, fondasi ekonomi nasional serta kepercayaan internasional tetap terjaga.

Editor: Gokli

---