Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pelaku Usaha di Tanjungpinang Keluhkan Kelangkaan Pangan Imbas Pengetatan Bea Cukai Punggur
Oleh : Devi Handiani
Rabu | 10-12-2025 | 18:08 WIB
AR-BTD-5774-Rudi-Chua.jpg Honda-Batam
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudi Chua menerima audiensi pelaku usaha di Tanjungpinang terkait kelangkaan bahan pangan. (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudi Chua, menerima audiensi sejumlah pelaku usaha yang terdiri dari ekspedisi Batam-Tanjungpinang, UMKM, pedagang, serta distributor sembako, terkait persoalan kelangkaan bahan pangan yang belakangan terjadi di Tanjungpinang, Bintan, Karimun, dan beberapa daerah lain di Kepri, Rabu (10/12/2025).

Kelangkaan ini diduga kuat dipicu oleh pengetatan pemeriksaan yang dilakukan Bea Cukai di Pelabuhan Punggur, sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang, kenaikan harga, dan menekan pasokan kebutuhan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, para pelaku usaha menyampaikan keresahannya. Seorang perwakilan ekspedisi mengatakan tidak menolak aturan, tapi pengetatan yang terjadi sekarang membuat barang tertahan terlalu lama.

"Stok kami menipis, biaya naik, dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan. Situasi ini sudah berdampak langsung pada ketersediaan dan stabilitas harga beberapa komoditas pokok," ungkap pelaku usaha.

Pertemuan yang turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepri, Riki Rionaldi, menghasilkan sejumlah kesimpulan penting.

"Kami siap mendampingi para pelaku usaha dalam melengkapi administrasi dan memastikan barang konsumsi dalam negeri tetap dapat mengalir dengan lancar. Pemerintah provinsi akan mengawal penyelesaian masalah ini, " ujar Riki.

Rudi Chua sendiri menegaskan bahwa langkah cepat harus diambil. "Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika distribusi terus tersendat, masyarakat yang akan paling merasakan dampaknya. Kami akan mendorong koordinasi secepat mungkin agar alur barang kembali normal," ujarnya.

Beberapa langkah solusi yang disepakati dalam pertemuan tersebut antara lain:

1. Barang impor akan diupayakan memiliki titik masuk langsung ke wilayah Bintan, Tanjungpinang, atau Karimun sesuai kewenangan masing-masing Badan Pengusahaan.

2. Barang konsumsi dalam negeri seperti sembako, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan yang selama ini keluar melalui Batam akan difasilitasi kembali, dengan catatan pelaku usaha melengkapi administrasi perizinan. Dinas UMKM Pemprov Kepri akan memberikan pendampingan.

3. Pemprov Kepri akan memfasilitasi koordinasi dengan Bea Cukai agar barang kebutuhan pokok dan produk pertanian dari dalam negeri dapat melalui jalur Punggur menuju Tanjunguban sesuai ketentuan.

Selain persoalan distribusi, sejumlah pedagang juga melaporkan kelangkaan minyak goreng dan ayam potong yang semakin parah dalam dua pekan terakhir. Sudah dua pekan ini minyak goreng dan ayam potong makin sulit didapat. Kalau kondisi ini tidak segera diselesaikan, harga bisa naik lebih tinggi lagi.

Pelaku UMKM yang hadir juga berharap ada kejelasan prosedur di Pelabuhan Punggur. "Yang penting bagi kami adalah barang tidak tertahan lama dan tetap bisa masuk ke Tanjungpinang tepat waktu," ucapnya.

Dengan munculnya berbagai keluhan tersebut, pelaku usaha dan masyarakat berharap langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Kepri dapat segera direalisasikan agar ketersediaan pangan kembali stabil dan harga dapat terkendali.

Editor: Yudha