Pemerintah Percepat Transisi Energi Lewat Rakor Implementasi JETP 2025

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah menegaskan kembali komitmennya mempercepat transisi energi dan pembangunan ekonomi hijau melalui Rapat Koordinasi Perkembangan Implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) yang digelar pada Jumat (5/12/2025).

Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut rapat pada Maret 2025 sekaligus momentum strategis untuk memperkuat arah kebijakan transisi energi nasional.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya menyatakan bahwa transisi energi merupakan bagian penting dari strategi pembangunan jangka panjang Indonesia. Upaya ini sejalan dengan Asta Cita dalam memperkuat ketahanan energi dan pangan, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 sebagai pijakan menuju Indonesia Emas 2045.

"Komitmen JETP untuk Indonesia telah meningkat dari USD 20 miliar pada 2022 menjadi USD 21,4 miliar pada 2025, terdiri dari USD 11,4 miliar pembiayaan publik oleh IPG dan USD 10 miliar dari GFANZ. Ini menunjukkan kuatnya kepercayaan internasional," ujar Airlangga.

Hingga November 2025, pemerintah telah memobilisasi USD 3,1 miliar melalui JETP, sementara USD 5,5 miliar lainnya dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek konkret. Pemerintah Inggris juga menyampaikan dua studi terkait Just Framework yang memuat langkah implementatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan inklusivitas dalam transisi energi Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang atas perannya melalui Sekretariat JETP, serta kepada seluruh donor IPG atas dukungannya dalam penyusunan JETP Progress Report 2025 yang kini memasuki tahap finalisasi. Laporan ini akan menjadi dasar penguatan fase implementasi proyek transisi energi, yang selanjutnya dijalankan di bawah kepemimpinan Jerman dan Jepang melalui JETP Delivery Unit (JDU).

Pemerintah juga menyoroti dua proyek prioritas dalam pipeline transisi energi, yakni Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) dan program dedieselisasi, yang menjadi fokus perhatian mitra internasional. Kedua proyek tersebut membutuhkan kolaborasi erat pemerintah, lembaga keuangan, mitra internasional, dan industri.

"Ini merupakan proyek komitmen besar yang sangat bergantung pada percepatan lintas kementerian. Task force akan mempercepat implementasi JETP 2.0 agar pendanaan yang tersedia benar-benar mendorong arahan Presiden Prabowo dalam mempercepat pencapaian NDC Indonesia," tegas Airlangga.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan International Partners Group (IPG), termasuk perwakilan Kedutaan Besar Jerman, Jepang, Denmark, Uni Eropa, Inggris, Kanada, Prancis, dan Italia. Hadir pula pejabat Kemenko Perekonomian, perwakilan kementerian/lembaga terkait, Managing Director GFANZ, Country Director ADB, Country Director AFD, serta Kepala Sekretariat JETP.

Editor: Gokli

---