BNP2TKI Gelar Rakor Wilayah Perbatasan

BNP2TKI Gelar Rakor Wilayah Perbatasan

Oleh : hz/dd

Rabu | 05-12-2012 | 19:58 WIB

Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat

BATAM, batamtoday - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menggelar rapat koordinasi BNP2TKI wilayah perbatasan yang diselenggarakan di Hotel Panorama Regency, Rabu (5/12/2012).

Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat menegaskan, bahwa kompleksitas permasalahan penempatan dan perlindungan TKI di perbatasan terjadi karena kerap menanggung beban persoalan berkenaan dengan keberangkatan TKI oleh pihak-pihak tertentu yang dilakukan secara ilegal.

"Salah satunya diwilayah perbatasan banyak sekali ditemukan pelabuhan-pelabuhan ilegal (pelabuhan tikus) yang dijadikan tempat pengiriman TKI tanpa dokumen," kata Jumhur kepada wartawan dalam konfrensi persnya.

Dalam rakor ini, lanjut Jumhur, akan dicarikan sebuah sebuah formula untuk menanggulangi keberangkatan TKI tak berdokumen dan untuk menjamin pelayanan yang mudah, cepat, aman serta legal di wilayah perbatasan dalam upaya meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan bagi TKI.

"Peningkatan pelayanan membutuhkan adanya sinergi, kesepahaman dan koordinasi yang terus menerus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lintas sektor terkait," jelasnya.

Tujuan dari rakor ini juga untuk meningkatkan koordinasi antar instansi guna mencari solusi permasalahan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, mencari umpan balik atas implementasi UU nomor 39 tahun 2004 dan Inpres nomor 6 tahun 2006.

Ada empat poin penting yang hendak didapat dari rakor ini. Pertama, dilaksanakan dalam upaya meningkatkan komitmen instansi terkait, stakeholder dan mitra kerja dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sesuai amanat UU nomor 39 tahun 2004.

Kedua, rakor dimaksudkan untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan meningkatkan koordinasi dan peran nyata dari pihak terkait dalam pelayanan dan penempatan TKI di wilayah perbatasan.

Ketiga, rakor bertujuan menyusun desain dan membangun komitmen pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di wilayah perbatasan dalam meningkatkan sinergitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di wilayah perbatasan yang memberikan kemudahan, keamanan dan legalitas yang dijamin undang-undang.

Keempat, diharapkan memperoleh rumusan kongkret untuk menangani berbagai persoalan penempatan dan perlindungan seperti keberangkatan calon TKI yang tidak dilengkapi dokumen yang cukup atau bahkan tanpa dokumen.

"Tujuan terpenting dapat mewujudkan pelayanan TKI yang memberikan rasa aman, nyaman, cepat dan legal sehingga para TKI dapat terlindungi haknya," pungkas Jumhur.

TERKINI
POPULER

Gunakan Formasi 3-4-3, STY Bakal Turunkan Kekuatan Penuh Lawan Filipina

Wacana Pengampunan Napi Koruptor, Mahfud: Menurut Hukum Tidak Boleh

Erick Thohir Pastikan Laga Kualifikasi Piala Dunia Lawan Bahrain Dimainkan di Stadion GBK

Peringatan Hari Jadi ke-241 Kota Tanjungpinang Diisi Tausiyah hingga Panggung Hiburan Rakyat

Pengamat Sebut Timnas Indonesia Harus Menang Besar Lawan Filipina

Korban PHK Terima Bantuan Tunai 60 Persen dari Gaji Selama 6 Bulan

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Romo Paschal Ungkap Aktor Utama TPPO di Batam Tak Kunjung Tertangkap

Ketum PBNU Minta Pelajari Secara Utuh Pandangan Pemerintah Soal Pajak 12 Persen

Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Operasi Lilin 2024 Pengamanan Nataru

Kapolri Siapkan Satgas Khusus Antisipasi Bencana Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2025