JAKARTA, batamtoday -Setelah meminta keterangan dari beberapa Direktur Utama BUMN dan beberapa anggota DPR, Badan Kehormatan (BK) DPR akan mengeluarkan putusan atau sikap mengenai tudingan Menteri BUMN Dahlan Iskan bahwa terjadi pemerasan oleh anggota DPR terhadap BUMN.

Ketua BK DPR, M Prakosa mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum dapat memutuskan apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR sebagaimana tudingan Dahlan.

"Besok (Rabu (5/12/2012) akan ada rapat pengambilan keputusan terkait permasalahan ini semua. Jadi keputusan itu akan kita ambil besok," kata Prakosa, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/12/2012).  

Sebelum diputuskan, kata Prakosa, pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari hasil risalah rapat serta dalam pemeriksaan beberapa anggota DPR dengan beberapa Dirut BUMN. Hasil keputuskan itu tidak akan diumumkan langsung ke publik.

"Jadi diumumkannya itu ada mekanismenya, mekanisme itu ketika sudah ada yang diputuskan maka itu disampaikan ke fraksi dan ke anggota setelah kami sampaikan ke fraksi baru kami menyampaikan ke publik," jelas politisi PDIP itu.
 
BK DPR, kata Prakosa, telah mengkronfontir Idris Laena, Anggota Komisi VI DPR yang diduga melakukan pemerasan terhadap PT PAL dan PT Garam terkait tudingan Menneg BUMN Dahlan Iskan dengan mantan Dirut dan Dirut PT Garam. Selanjutnya, Idris akan dikonfrontasi dengan Dirut PT PAL.

Direktur Utama PT Garam Yulian Lintang sambangi BK DPR dengan mengenakan kemeja putih dengan dibalut jas hitam. Yulian tak banyak bicara. Dia mengaku, pemeriksaan kali ini tanpa membawa bukti-bukti sebagaimana tudingan yang dilontarkan Dahlan Iskan. "Tidak ada bukti-bukti," tegasnya.

Sementara itu, mantan Dirut PT Garam Slamet Untung Irredenta juga penuhi panggilan BK DPR. Hal yang sama, Slamet bungkam ketika ditanya soal pemeriksaanya. "Nanti aja ya. Sudah ya sudah nanti saja ya," ucapnya

Sebaliknya, Anggota DPR asal Riau Idris Laena menegaskan dirinya bersedia untuk dipecat sebagai anggota dewan. "Siap dipecat memang terbukti melakukan pemerasan seperti yang dituduhkan Menteri BUMN Dahlan Iskan," kata Idris Laena.