Tingkatkan Kualitas Regulasi, Indonesia Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Lewat Penerapan RIA

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di kisaran 5 persen meskipun dunia menghadapi ketidakpastian global.

Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah mendorong reformasi tata kelola regulasi melalui penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai bagian dari Good Regulatory Practices (GRP). Langkah ini dirancang agar setiap regulasi tersusun lebih efisien, berbasis bukti, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian, masyarakat, serta lingkungan.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi, Evita Manthovani, menegaskan bahwa implementasi RIA memiliki nilai strategis, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD, penerapan GRP --termasuk RIA-- menjadi indikator penting kesiapan Indonesia bersaing dengan negara-negara berstandar tata kelola terbaik.

"Penerapan RIA membuka jalan bagi integrasi Indonesia ke dalam tatanan ekonomi global yang lebih transparan dan kompetitif," ujar Evita saat mewakili Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam RIA Forum 2025, bertema ‘Memperkuat Regulasi Berbasis Bukti di Indonesia’ di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Forum tersebut merupakan hasil kolaborasi Kemenko Perekonomian dan Pemerintah Inggris melalui kemitraan jangka panjang penguatan analisis kebijakan serta penerapan GRP di Indonesia. Kegiatan ini juga memperdalam pemahaman mengenai konsep dan implementasi RIA, termasuk penetapan ambang batas (threshold) yang menentukan apakah sebuah kebijakan berdampak signifikan terhadap perekonomian.

Kerja sama bilateral Indonesia–Inggris semakin diperkuat melalui forum ini, khususnya dalam pengembangan evidence-based policy making dan pertukaran praktik tata kelola regulasi. Duta Besar Inggris untuk ASEAN, Helen Fazey, menilai RIA Forum 2025 sebagai bentuk komitmen kedua negara dalam menciptakan regulasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Melalui ASEAN-UK Economic Integration Programme, Inggris mendukung negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dalam reformasi regulasi, promosi perdagangan terbuka, dan pengembangan layanan keuangan inklusif. Program tersebut juga memberikan perhatian pada digitalisasi serta pemberdayaan UMKM dan wirausaha perempuan.

Evita menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya Pemerintah Inggris, atas dukungan dalam memperkuat kapasitas kebijakan berbasis bukti di Indonesia. Ia berharap forum ini melahirkan rekomendasi konkret terkait pedoman RIA nasional, mulai dari penetapan ambang batas dampak ekonomi, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga harmonisasi penerapan RIA di seluruh kementerian dan lembaga.

"Forum ini menjadi langkah penting menuju regulasi yang lebih baik --regulasi yang berbasis bukti, berdampak nyata, dan berpihak pada kepentingan publik," tutup Evita.

Acara tersebut turut dihadiri Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede sebagai narasumber serta Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi Kemenko Perekonomian Ichsan Zulkarnaen selaku moderator sesi diskusi pertama RIA Forum 2025.

Editor: Gokli

---