Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Percepat Program Strategis Nasional dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Satgas P2SP
Oleh : Redaksi
Sabtu | 25-10-2025 | 08:28 WIB
Satgas-P2SP.jpg Honda-Batam
Menko Airlangga bersama sejumlah Menteri lainnya, menggelar konferensi pers usai Rapat Pimpinan Kick Off Satgas P2SP, Rabu (22/10/2025). (Foto: Kemenko Perekonomian)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sebagai langkah konkret mempercepat pelaksanaan kebijakan prioritas nasional agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pembentukan Satgas ini menindaklanjuti Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025.

Tiga Pokja Satgas P2SP Fokus Selesaikan Hambatan dan Percepat Program Strategis

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan Satgas P2SP dibentuk untuk menyinergikan dan menyelaraskan berbagai program strategis pemerintah agar selesai tepat waktu dan berdampak langsung bagi masyarakat.

"Tujuan pembentukan Satgas ini adalah mengonsolidasikan program strategis pemerintah agar tepat waktu, mencapai target, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat," ujar Airlangga usai Rapat Pimpinan Kick Off Satgas P2SP, Rabu (22/10/2025).

Satgas P2SP akan beroperasi melalui tiga kelompok kerja (Pokja), masing-masing dengan fokus tugas berbeda:

  • Pokja I: mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis,
  • Pokja II: mempercepat implementasi serta menyelesaikan kendala atau debottlenecking,
  • Pokja III: mempercepat penyusunan regulasi pendukung dan memperkuat aspek penegakan hukum.

Beberapa program utama yang menjadi fokus Satgas P2SP antara lain Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 --yang mencakup kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta lanjutan insentif fiskal, dan Program Debottlenecking untuk mengatasi hambatan non-tarif dan permasalahan antar-komoditas yang menghambat pelaksanaan program strategis.

Airlangga juga menyoroti rencana pelatihan 500 ribu tenaga kerja di bidang pengelasan (welder) dan hospitality, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dengan dukungan anggaran sekitar Rp 8 triliun. Program ini disinergikan dengan pemagangan nasional untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja Indonesia di sektor industri dan jasa.

Selain itu, pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan nasional, termasuk 20 ribu dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan meluncurkan program beasiswa khusus guna mencetak tenaga medis yang akan ditempatkan di berbagai daerah sesuai dengan penugasan pemerintah.

Menko Airlangga menegaskan, forum kerja Satgas P2SP akan dilaksanakan secara rutin guna memantau kemajuan pelaksanaan program. "Pertemuan hari ini merupakan kick-off awal dengan kehadiran para menteri yang memenuhi kuorum. Semua hasil pembahasan akan segera ditindaklanjuti," katanya.

Satgas Jadi Motor Penggerak Implementasi Program Nasional

Sementara itu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa pembentukan Satgas P2SP diharapkan menjadi motor penggerak utama percepatan berbagai program prioritas nasional agar berjalan lebih cepat, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas ini akan mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan hambatan dari sisi regulasi, anggaran, hingga pelaksanaan di lapangan," ungkap Haryo.

Rapat perdana Satgas P2SP turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Gizi Nasional, serta beberapa wakil menteri dari Kementerian Perindustrian dan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Editor: Gokli