Rakornas OJK, Kemendagri, dan Kemenko Perekonomian

Pemerintah Perkuat Akses Keuangan Daerah Lewat TPAKD 2025

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran TPAKD dalam memperluas akses keuangan di seluruh daerah sebagai upaya menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendukung program prioritas pemerintah sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, TPAKD memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui peningkatan inklusi keuangan.

"Inklusi keuangan bukan hanya indikator nasional, tetapi juga menjadi perhatian global. Presiden Prabowo juga menyinggung hal ini dalam pertemuan dengan Komite Financial Inclusion yang dipimpin Ratu Maxima di Belanda," ujar Airlangga.

Ia menambahkan, TPAKD diharapkan mampu mendukung program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, penguatan sumber daya manusia sejak usia dini, serta pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan, OJK akan terus memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

"Kami mendorong TPAKD untuk memperluas titik akses keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta menjaga keberlanjutan program agar manfaatnya nyata bagi masyarakat daerah," ujar Mahendra Siregar.

OJK juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026-2030 sebagai panduan kebijakan dan arah penguatan ekosistem keuangan daerah, termasuk penguatan infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan, TPAKD telah menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui berbagai program nyata.

"Program Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir telah menyalurkan Rp 46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur, dan Rp 3,71 triliun untuk sektor pertanian kepada lebih dari 80 ribu debitur," jelas Friderica.

Selain itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah membuka 58,32 juta rekening pelajar atau 87 persen dari total pelajar di Indonesia. Program Laku Pandai juga menjangkau lebih dari 72 ribu desa dan berhasil menarik 16 juta masyarakat ke sektor keuangan formal.

Friderica menegaskan, langkah-langkah ini sejalan dengan misi Asta Cita untuk membangun fondasi ekonomi yang tangguh dan inklusif dari desa hingga kota.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Kolaborasi nyata antara pusat dan daerah adalah kunci agar rakyat kecil tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Dalam Rakornas ini juga diberikan TPAKD Award 2025 kepada daerah yang dinilai berhasil memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi masyarakat.

Penerima penghargaan tingkat provinsi antara lain Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan tingkat kabupaten/kota antara lain: Langkat, Metro, Surabaya, Sumedang, Banjarmasin, Kapuas Hulu, Maros, Palu, Lombok Timur, dan Maluku Tengah.

Sejak dibentuk pada 2016, TPAKD telah hadir di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Berbagai program seperti Kredit Sektor Prioritas, Simpanan Pelajar, Simpanan Pemuda, dan Laku Pandai terus diperluas guna memperkuat inklusi keuangan dan menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah.

Editor: Yudha

---