Inklusi Keuangan Jadi Kunci Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dengan cara mendorong inklusi dan literasi keuangan di seluruh lapisan masyarakat. Akses keuangan yang merata dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025, yang mengusung tema "Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Inklusi Keuangan Daerah", di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

"Inklusi keuangan merupakan salah satu indikator kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan telah menjadi bagian integral dalam RPJMN dan RPJPN 2025–2045, serta RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045. Peningkatan inklusi dan literasi keuangan melalui DNKI dan TPAKD mencerminkan capaian positif dari salah satu Asta Cita Presiden," ujar Airlangga.

Airlangga menegaskan, kolaborasi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat daerah menjadi kunci agar kebijakan keuangan inklusif dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74%, menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Namun, tingkat literasi keuangan baru mencapai 66,64%, masih terdapat kesenjangan sebesar 26,1 poin persentase yang harus dijembatani melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan TPAKD terus menggencarkan berbagai program perluasan akses keuangan, baik berbasis konvensional maupun syariah. Salah satu capaian penting yakni Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah membuka 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Pemerintah menargetkan 98% pelajar memiliki rekening pada tahun 2027.

Selain itu, Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) juga menunjukkan hasil positif dengan total penyaluran mencapai Rp46,71 triliun (K/PMR) dan Rp3,71 triliun (K/PSP) kepada 1,8 juta debitur di seluruh Indonesia.

"Keberhasilan program ini diharapkan dapat diperluas untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan," kata Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mendorong agar TPAKD di seluruh daerah berperan aktif dalam mendukung agenda prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, perluasan energi bersih melalui PLTS Desa, serta kedaulatan pangan melalui Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat).

"Saya mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Saya berharap seluruh TPAKD dapat menjadi kontributor nyata dalam memperjuangkan transformasi struktural secara menyeluruh menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Airlangga.

Rakornas TPAKD 2025 turut dihadiri Menteri Pariwisata, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ketua Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Koperasi, Kepala Bareskrim Polri, serta sejumlah kepala daerah dan perwakilan Kementerian/Lembaga anggota DNKI.

Editor: Gokli

---