Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemerintah Tetap Lanjutkan Program MBG Meski Kasus Keracunan Semakin Marak
Oleh : Irawan
Minggu | 28-09-2025 | 16:32 WIB
Muhaimin_MBG.jpg Honda-Batam
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG). Kendati begitu ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus keracunan yang menimpa peserta program Makan Bergizi Gratis di sejumlah daerah.

Pernyataan ini disampaikan sehubungan dengan maraknya kasus keracunan hingga muncul desakan dari berbagai pihak untuk menghentikan program ini.

“Saya dan seluruh jajaran pemerintah sangat prihatin dan menyampaikan simpati kepada para siswa dan keluarga yang terdampak. Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama kami. Pemerintah tidak akan menutup mata terhadap kejadian ini,” Gus Imin di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Menurut Muhaimin, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bermanfaat untuk pemerataan gizi anak bangsa.

"Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sesuai kata Presiden, bahwa ini adalah rintangan yang harus kita hadapi dalam proses awal menjalankan program besar," kata dia.

Meski begitu, pria yang kerap disapa Cak Imin ini mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran guna mencegah kasus keracunan semakin meluas.

Pemerintah, kata dia, tidak akan tutup mata melihat semua peristiwa yang sudah terjadi. "Pemerintah akan secara serius mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program MBG, serta terus mendengar dan menindaklanjuti seluruh masukan masyarakat," kata Muhaimim.

Menurut catatan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), terdapat 5.626 kasus keracunan akibat MBG di 16 provinsi sejak 17 Januari hingga 18 September 2025.

Sementara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat jumlah korban melonjak drastis dari 1.376 kasus pada akhir Juni menjadi 6.452 kasus pada pekan lalu.

Melihat data tersebut, menurut Cak Imin, pemerintah akan mengevaluasi mata rantai pelaksanaan MBG secara menyeluruh.

Mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga memastikan distribusi yang dilakukan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sudah sesuai dengan prosedur.

Tak hanya itu, setiap dapur akan diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). "Sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikasi halal, dan bukti penggunaan air layak pakai bukan pilihan. Itu kewajiban yang harus ditegakkan di semua dapur MBG," ujar Cak Imin.

Adapun sejauh ini, data Kantor Staf Presiden mencatat hanya 34 dari sekitar 8.500 dapur MBG yang memiliki sertifikat kelayakan.

Terlepas dari masih banyaknya kekurangan dalam program MBG, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan pemerintah optimistis program ini akan berdampak terhadap percepatan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah akan melibatkan para petani, pengusaha mikro, kecil, dan menengah hingga pengusaha lokal untuk memasok kebutuhan MBG.

Itu sebabnya, Cak Imin mengajak seluruh masyarakat ikut mendukung keberlanjutan program MBG dan turut serta mengawasi.

"MBG ini merupakan gerakan gotong-royong pemberdayaan masa depan anak-anak Indonesia yang harus terus dikawal serius pelaksanaannya," kata Cak Imin.

Ia pun menekankan bahwa, "MBG bukan hanya soal memberi makan gratis, tetapi memastikan setiap anak yang menerima manfaat mendapatkan makanan yang higienis, aman dan berkualitas,” tegasnya.

Di sisi lain, Gus Imin menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan program MBG di tengah upaya evaluasi besar yang dilakukan. Hal ini karena menurutnya, MBG bermanfaat bagi pemerataan peningkatan gizi anak bangsa.

"MBG adalah investasi masa depan bangsa. Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sesuai kata Presiden bahwa ini adalah rintangan yang harus kita hadapi dalam proses awal menjalankan program besar. Yang terpenting kita harus berani memperbaiki dan membenahi setiap prosesnya," katanya.

Lebih lanjut ia menegaskan, "MBG tidak hanya memperbaiki gizi, tapi juga gerakan pendidikan gizi masyarakat sebagai pondasi ketangguhan masa depan Indonesia".

“Kami ingin masyarakat memahami pentingnya asupan yang sehat dan cara pengolahan yang higienis, sehingga anak-anak dan keluarga memiliki kesadaran untuk menjaga pola makan yang baik,” imbuhnya.

Program MBG, menurutnya, juga berpotensi menjadi ekosistem yang berdampak percepatan pemberdayaan masyarakat.

"Kami akan terus berupaya memaksimalkan potensi pemberdayaan program MBG. Memberdayakan petani, UMKM, dan pengusaha lokal yang terlibat, sambil memastikan mutu dan keamanan pangan di dalam mata rantainya," ujarnya.

Editor: Surya