Kasus Keracunan Meluas

Pemerintah Tutup Sejumlah Dapur MBG di Berbagai Daerah, SPPG Wajib Miliki Sertifikat SLHS

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah menutup sementara sejumlah dapur program makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, langkah tersebut diambil menyusul kasus keracunan makanan meluas di berbagai daerah.

"SPPG yang bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi," ujarnya dalam konferensi pers penanggulangan kejadian luar niasa (KLB) MBG di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

Evaluasi yang dilakukan mencakup kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak di setiap dapur SPPG. "Tidak hanya di lokasi kejadian, tetapi seluruh SPPG akan dievaluasi," tegas Zulhas.

Selain itu, pemerintah mewajibkan setiap SPPG melakukan sterilisasi peralatan makan dan memperbaiki sistem sanitasi, terutama kualitas air dan alur limbah.

Selain itu, SPPG juga wajib memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, hal itu setelah maraknya kasus keracunan pada program MBG.

"SLHS memang syarat, tetapi pascakejadian ini jadi perhatian khusus. Wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS," ujar Zulhas.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), saat ini ada 9.533 SPPG di seluruh Indonesia. Namun, belum diketahui berapa banyak yang telah memiliki SLHS.

Zulhas menekankan keselamatan siswa penerima program MBG adalah prioritas pemerintah. “Kalau tidak ada SLHS, kejadian ini bisa terulang. Keselamatan anak adalah prioritas utama,” tegasnya.

Selain untuk pencegahan, kebijakan ini juga dimaksudkan agar masyarakat yakin makanan dari program MBG aman dan bergizi.

Data BGN mencatat hingga September 2025, total 5.914 orang mengalami keracunan akibat program MBG. Perinciannya, Januari 94 kasus, Februari 496, April 313, Mei 433, Juli 380, Agustus melonjak 1.988, dan September 2.210 kasus.

Badan Gizi Nasional sebelumnya melaporkan 70 insiden keamanan pangan terjadi sepanjang Januari-September 2025, dengan 5.914 penerima MBG terdampak keracunan.

Perinciannya, wilayah I (Sumatera) mencatat sembilan kasus dengan 1.307 korban, wilayah II (Jawa) 41 kasus dengan 3.610 korban, dan wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara) 20 kasus dengan 997 korban.

Dari hasil investigasi, penyebab keracunan berasal dari bakteri berbahaya. Beberapa di antaranya e-coli pada air, nasi, tahu, ayam, staphylococcus aureus pada tempe dan bakso, salmonella pada ayam, telur, sayur, bacillus cereus pada mi, serta bakteri coliform, klebsiela, proteus dari air terkontaminasi.

Editor: Surya

---