DPR Bakal Libatkan Buruh dalam Pembahasan Revisi UU Ketenagakerjaan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi IX DPR akan mulai membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau revisi UU Ketenagakerjaan pada Selasa (23/9/2025).

Kepastian itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani seusai menerima perwakilan elemen buruh di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

"Terkait masukan-masukan mengenai Undang-Undang ketenagakerjaan, DPR akan membuka diri untuk menerima masukan tersebut. Proses meaningful participation akan dimulai besok melalui Komisi IX dan Panja pertama. Tentu saja itu bukan yang terakhir," jelasnya.

Puan mengatakan, pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan buruh dan elemen masyarakat lain.

DPR menegaskan keterbukaan terhadap masukan publik untuk memastikan revisi UU ini sesuai kebutuhan pekerja maupun putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Meaningful participation juga akan melibatkan elemen masyarakat lain terkait undang-undang ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan putusan MK," tambahnya.

Diketahui, revisi UU Ketenagakerjaan telah masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025 sehingga pembahasannya menjadi fokus utama DPR bersama pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan dukungan moral kepada DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang harus bebas dari tekanan dan intervensi.

"Kami mendukung DPR RI ini agar tetap jadi rumah rakyat. Jangan pernah takut dengan tindakan tekanan intervensi pihak manapun. Karena DPR RI ini adalah rumah rakyat. Teruslah mendengarkan aspirasi rakyat dan kami akan dukung terus," kata Abdul Gani.

Andi menambahkan, dalam situasi politik dan hukum belakangan ini, publik melihat banyak dinamika yang mencemaskan dan berpotensi menunggangi institusi-institusi negara. Oleh karena itu, ia menegaskan aliansi buruh mendorong adanya reformasi Polri.

"Dan yang paling penting juga adalah Polri direformasi lembaganya itu boleh. Tapi jangan ada hidden agenda untuk tiba-tiba punya tujuan tertentu, pucuk pimpinan Polri. Jadi buat kami cukup meresahkan. Karena banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ada dalam kemelut akhir-akhir ini," tuturnya.

Editor: Surya

---