KPK dan BPKP Gelar Seminar Pencegahan Korupsi di Kepri

KPK dan BPKP Gelar Seminar Pencegahan Korupsi di Kepri

Oleh : chr/dd

Rabu | 28-11-2012 | 18:35 WIB

Seminarium-pemberantasan-korupsi-oleh-KPK-dan-BPKP-di-Kepri.jpg

Pelaksanaan seminar pemberantasan korupsi oleh KPK dan BPKP di aula Kantor Gubernur Kepri

TANJUNGPINANG, batamtoday - Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Provinsi Kepri, KPK dan BPKP menggelar seminar pencegahan korupsi.

Seminar pencegahan korupsi yang berlangsung di aula Kantor Gubernur Kepri pada Rabu (28/11/2012) itu secara resmi dibuka Wakil Gubernur Soerya Respationo dan diikuti Ketua DPRD dan sejumlah anggota LSM, OKP dan mahasiswa serta sejumlah pegawai Pemprov, khususnya PPK dan PPTK kegiatan proyek.

Wakil Gubernur Soerya Respationo menyatakan, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia dan Provinsi Kepri merupakan hal yang paling membahayakan dan menjadi musuh bersama.

"Sebelum masuk ke ranah penindakan atau penuntutan, upaya pencegahan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, merupakan hal yang paling memungkinkan yang diwujudkan dengan peningkatan pelayanan serta transaparansi pelaksanaan anggaran," ujarnya.

Melalui seminar pencegahan korupsi yang dilakukan KPK dan BPKP ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan di Provinsi Kepri dapat terlaksana dengan baik hingga tidak terjadi klorupsi.

Sementara itu, Harismoyo Retnoadi dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK mengatakan, pelaksanaan seminar pencegahan korupsi merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK, khususnya dalam penggunaan dana APBD dan APBN.

"Setelah melalui seminar ini, pada bulan Desember nanti KPK juga akan melakukan program pencegahan korupsi di Kepri dengan cara melaksanaan pemetaan zona bebas korupsi, serta implementasinya dengan melihat secara dekat pelaksanaan pelayanan pada masyarakat," ujarnya.

Hingga saat ini, tambah Harismoyo, korupsi di Indonesia masih merupakan permasalahan besar yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, seperti listrik yang belum tercukupi.

Korupsi juga, katanya, telah meningkatakn utang luar negeri serat kerusakan lingkungan akibat kolusi pemberian izin dalam penambangan liar yang tidak terkendali serta pemberian izin HPH dalam pembukaan hutan yang menyebabkan pembalakan liar.

Di daerah sendiri, kerawan korupsi juga terjadi pada pembahasan anggaran. Di mana dalam draf APBD, porsi anggaran untuk biaya modal masih lebih kecil, sementara belanja pegawai kadang-kadang mencapai 75 persen dari total alokasi

"Akibat minimnya biaya modal dan operasional pelayanan ini menimbulkan pelaksanaan pembangunan yang tidak akan efektif, hingga hal ini juga telah diatur dalam Permendagri dengan besaran biaya modal minimum 39-40 persen dalam APBD," tegasnya.

Melalui seminar dan pengawasan yang dilakukan di daerah Kepri, tambahnya, ke depan diharapkan terjadi pelayanan yang baik serta transaparansi penyelenggaraan APBD.

TERKINI
POPULER

Mafirion Siap Hadiri Pelantikan sebagai Anggota DPR

Dukungan Dai Kondang UAS, Beri Energi Baru Bagi NADI untuk Wujudkan Batam Lebih Maju

Jorge Martin Juara MotoGP Mandalika 2024

Mendagri Ajak Jajaran BNPP Manfaatkan dan Kembangkan Potensi Daerah Perbatasan

Mendagri Tito Ramaikan Jalan Sehat HUT ke-14 BNPP

TAP MPR Nomor II Tahun 2001 Dinyatakan tidak Berlaku, Bamsoet: Nama Baik Gus Dur Segera Dipulihkan

Jabatan Kababinminvetcaddam dan Danyonarmed 8/UY Kodam Brawijaya Berganti

Paman Biadab Cabuli Keponakan Berkali-kali di Lagoi dan Salah Satu Wisma di Tanjung Uban

PT Palindo Sukses Bangun Kapal Canggih Pemetaan, Deteksi dan Survei Bawah Laut Milik Kemhan

Resort Pods Saga Village Bintan, Hotel Kapsul Pertama di Kepri Resmi Dibuka

Pasien ODGJ Meninggal Dunia, Pihak RSJKO Tanjung Uban Masih Bungkam

Sengketa Lahan di Desa Ekang Anculai Bintan, PT BMW Diduga Rusak Tanaman Milik Warga

HUT TNI ke-79, Kodim Tanjungpinang Gelar Lomba Baris Berbaris Tingkat Pelajar

AKD DPRD Kota Batam Disahkan, Ini Daftar Namanya

Polres Karimun Gelar Fun Run HUT Polantas 2024