BATAM, batamtoday - Perusahaan galangan kapal PT ASL Tanjunguncang bisa memicu konflik, pasalnya beberapa perusahaan sub kontraktor (subkon) sudah setahun pengerjaan proyek, namun belum juga dilakukan pembayaran. Hal itu berdasarkan hasil sidak DPRD, ditemuan Walk Order (order pengerjaan) yang belum dikeluarkan.

"Ada sekitar 6-10 subkon yang mengadu ke kita, pengerjaan selesai 8 bulan sampai setahun tapi belum dibayar. Jangan sampai terjadi kerusuhan Dry Dock kedua," kata Ruslan Kasbulatov, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Rabu (28/11/2012).

Akibatnya, para perusahaan subkon kesulitan untuk membayar gaji serta bonus karyawannya dan bisa menimbulkan gejolak. Pemerintah dan aparat terkait diminta untuk melakukan tindakan pencegahan.

"Kita minta Pemerintah Daerah (Pemko) dan aparat terkait waspada dan segera melakukan tindakan antisipasi," terang Ruslan.

Selain itu, dalam sidak juga ditemukan struktur karyawan tetap yang tidak berimbang, terdiri dari 200 orang lokal dan 100 orang asing. Itu bisa menimbulkan konflik juga di perusahaan tersebut.

"Ini namanya manajemen kampungan ini," tutupnya.