Bapanas Sebut Stok Beras Aman hingga Akhir 2025, Capai 9,33 Juta Ton

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok beras nasional aman dan mencukupi hingga akhir 2025. Hal ini disebutkan berdasarkan eskalasi produksi beras nasional yang diproyeksikan terus meningkat hingga akhir tahun.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, produksi beras nasional diproyeksikan mencukupi dan tersedia aman berdasarkan proyeksi neraca pangan yang disusun oleh Bapanas.

Dalam proyeksi neraca pangan tersebut, Arief mengatakan produksi beras diproyeksikan 31,37 juta ton dengan angka konsumsi 30,97 juta ton.

"Produksi beras diproyeksikan 31,37 juta ton dengan angka konsumsi 30,97 juta ton, sehingga neraca beras akhir 2025 dapat sebesar 9,33 juta ton," kata Arief dikutip dari keterangannya, Minggu (24/8/2025).

Arief menguraikan, semisal produksi beras nasional dalam setahun mencapai 31,37 juta ton, maka total ketersediaan dapat mencapai 40,31 juta ton.

Maka dari itu, total ketersediaan beras berasal dari produksi setahun yang 31,37 juta ton ditambahkan jumlah stok awal 2025 yang 8,4 juta ton dan impor beras khusus 532.000 ton.

"Dari itu, neraca beras akhir 2025 diperoleh 9,33 juta ton setelah total ketersediaan 40,31 juta ton dikurangi total kebutuhan konsumsi setahun 30,97 juta ton," sambung Arief.

Namun, Arief mengungkapkan angka produksi beras nasional tersebut masih bersifat proyeksi. Ia melanjutkan, proyeksi tersebut juga bergantung pada capaian produksi hingga akhir tahun nanti.

"Jadi seperti yang disampaikan menteri pertanian dalam beberapa kesempatan, apabila kita menanam 1 juta hektare setiap bulannya, maka produksi beras bisa 2,5 sampai 2,6 juta ton per bulan, itu akan tercapai," ungkap Arief.

Pada sisi lain, Bapanas juga mengapresiasi langkah pemerintah yang berpihak pada ketahanan pangan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.

Melalui komando Presiden Prabowo Subianto atas RAPBN 2026 tersebut, Bapanas meyakini program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tahun depan lebih mudah dieksekusi terutama menyiasati daerah yang belum berhasil panen.

Arief mengatakan, dengan hadirnya penguatan RAPBN 2026, Bapanas tidak perlu lagi mengajukan anggaran terutama terhadap penyaluran SPHP.

"Jadi tahun depan itu kita tidak mengajukan-mengajukan lagi, tetapi sudah masuk anggarannya dan kita bisa langsung mengeksekusi kapan pun kita perlukan, karena tidak semua daerah itu panen," papar Arief.

Arief menyoroti situasi panen yang sering kali terjadi di Indonesia. Dia mencontohkan seperti wilayah Papua yang memiliki kecenderungan panen terlambat dibandingkan provinsi-provinsi lainnya.

"Seperti Papua itu memang perlu subsidi penuh, juga Papua Pegunungan, dan lain-lain. Untuk SPHP di sana harus konsisten. Jadi saya rasa ini keperpihakan yang luar biasa kepada pangan. Total Rp 164,4 triliun. Dari itu ada untuk konsumsi Rp 6,4 triliun," sambung Arief.

Lebih lanjut, Arief juga mengatakan untuk pelaksanaan program SPHP beras di tahun ini dilakukan secara selektif menyesuaikan masa panen raya. Namun, pihaknya perlu mengajukan penganggaran terlebih dahulu untuk implementasi SPHP beras kembali usai panen raya.

"Program dapat berjalan setelah ada transfer anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) ke anggaran Bapanas," terang Arief.

Editor: Surya

---