Soal Fenomena One Piece, MPR Bisa Dorong Tumbuhnya Nalar Kritis yang Konstruktif

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI berperan penting dalam menjaga demokrasi Pancasila di tengah dinamika zaman. Sebagai lembaga permusyawaratan rakyat, MPR bertugas menjaga keselarasan antara berbagai elemen bangsa dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, tetap menjadi landasan dalam sistem ketatanegaraan.

Adapun peran MPR dalam menjaga demokrasi Pancasila antara lain menjaga stabilitas demokrasi, mempererat persatuan dan kesatuan, mengembangkan wawasan kebangsaan, menjaga etika politik, menyerap aspirasi masyarakat, dan mengawal perubahan UUD.

Meski bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, setelah amandemen UUD 1945, MPR tetap merupakan lembaga negara yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR memiliki kewenangan untuk mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat. Melalui berbagai mekanisme seperti sidang tahunan, penyerapan aspirasi, dan pengkajian dinamika masyarakat. MPR dapat berupaya memahami dan menanggapi isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Seperti fenomena yang terjadi menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, dimana langit di sejumlah daerah tidak hanya dihiasi Bendera Merah Putih, tetapi juga bendera hitam bergambar tengkorak bertopi jerami—Jolly Roger dari serial One Piece. Bendera bajak laut tersebut dikibarkan dibawah Bendera Merah Putih.

One Piece merupakan sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Seri manga yang menceritakan petualangan Monkey D. Luffy menjadi raja bajak laut itu terbit sejak 22 Juli 1997 sampai sekarang.

Setahun kemudian, manga itu lantas diadaptasi menjadi serial animasi video dan tayang sampai sekarang. Kisah One Piece juga telah dibuatkan film serie dan tayang di Netflix, layanan streaming video berlangganan yang menawarkan berbagai film, serial TV, dan konten lainnya.

Monkey D. Luffy berlayar bersama awak kapal Straw Hat Pirates untuk mengarungi Grand Line demi mencari harta karun One Piece dan menjadi raja bajak laut. Kisahnya tidak hanya tentang pencarian harta karun, tetapi juga tentang impian dan kebebasan anak muda.

Bagi sebagian anak muda, ini hanyalah luapan kreativitas, cara unik merayakan kemerdekaan, atau sekadar ikut tren budaya pop. Namun, bagi sebagian penguasa, simbol itu dibaca sebagai tanda bahaya—radikalisme terselubung, pelecehan simbol negara, bahkan makar. Aksi itu pun viral di media sosial dan memunculkan beragam respons, dari dukungan hingga kecaman.

Aksi yang awalnya dilakukan anak muda ini, sekarang juga dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat sebagai bentuk sindirian dan protes terhadap situasi dan kondisi kehidupan ekonomi yang semakin berat, meski hal itu dibantah oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen pada kuartal 2025.

Faktanya, rakyat semakin sulit mencari kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana, harga kebutuhan pokok semakin melambung, kebijakan pajak uang mencekik, serta belum cukupnya lapangan kerja yang tersedia. Tak ayal Rojali dan Rohana yang sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia semakin menjamur. Rojali adalah singkatan dari 'rombongan jarang beli', sedangkan Rohana adalah singkatan dari "rombongan hanya nanya". Kedua istilah ini merujuk pada fenomena pengunjung pusat perbelanjaan yang datang dalam jumlah banyak, tetapi jarang melakukan transaksi pembelian.

Sementara partai politik sibuk untuk mengatur kursi dan negara sibuk membungkus kekuasaan, sedangkan kepala daerah seenaknya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti yang dilakukan Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo yang menaikkan PBB hingga 250 persen.

Sehingga bendera hitam bergambar tengkorak dengan topi jerami itu dikibarkan bersama Sang Merah Putih pada akhirnya yang menjadi pilihan sebagai bentuk protes. One piece sebagai simbol isyarat diam dari rakyat kecil yang merasa tak didengar. Benderanya berkibar di gang-gang sempit, di rumah-rumah petak, di truk-truk seperti terlihat di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi beberapa waktu lalu, sebagai bentuk rasa kecewa atas situasi yang mereka alami, karena tidak tahu kapan akan diberangkatkan menuju Bali. Bendera One Piece—Jolly Roger juga terlihat kala warga Pati melakukan demo di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Rabu, 13 Agustus 2025 menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

Respons pemerintah terkait pengibaran bendera hitam bergambar tengkorak dengan topi jerami dibawah bendera merah putih pun beragam: mulai dari seruan pelarangan, ancaman pidana, hingga razia, serta penyitaan. Aparat terlihat bergerak cepat menurunkan bendera fiksi. Namun, publik mencatat—mengapa reaksi seperti ini terasa jauh lebih sigap dibanding penanganan korupsi, kekerasan aparat, atau pelanggaran HAM lainnya? Seharusnya viralnya bendera One Piece tidak perlu dijawab dengan pasal keamanan, tapi harus dengan kepekaan politik dan keberanian untuk mendengar. Karena yang mereka minta adalah sekedar didengar.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam satu kesempatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama alumni Pelajar Islam Indonesia (PII) di Gedung GBHN, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Minggu, 3 Agustus 2025 meyakini masyarakat Indonesia memiliki jiwa nasionalisme dan cinta Tanah Air meski belakangan marak fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece di bawah Bendera Merah Putih, menjelang peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.

"Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi, dan inovasi. Pasti hatinya adalah 'merah putih', semangatnya 'merah putih', kata Muzani menjawab pertanyaan wartawan soal maraknya bendera bajak laut One Piece.

Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno pun angkat bicara pada Senin 4 Agustus 2025. Senada dengan Muzani, Eddy mengatakan, marak pengibaran bendera One Piece yang ramai dibicarakan di media sosial diberikan dalam ruang demokrasi kita. Ia pun mengutip pernyataan mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, dimana semua kreativitas yang diimplementasikan dalam logo dan simbol, Bendera Merah Putih tetap harus yang paling tinggi.

Eddy percaya hal itu hanya sebagai kritik, dan bisa diselesaikan melalui dialog diantara dan komunikasi diantara elemen bangsa untuk memecahkan berbagai persoalan yang menjadi kegundahan masyarakat.

"Demokrasi Indonesia bukan berarti bebas tanpa batas tapi ada sisi musyawarah dan mufakat. Bicara secara terbuka dan konstruktif serta saling menghormati masukan yang disampaikan. Mengajak sesama anggota masyarakat untuk mencari solusi akan sangat produktif ketimbang menyerukan ajakan yang dapat mengganggu rasa guyub diantara sesama," demikian kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Presiden Prabowo Subianto disebut tidak masalah soal pengibaran bendera One Piece dibawah Bendera Merah Putih. Presiden mengatakan, bendera tersebut menjadi wujud ekspresi masyarakat, sehingga kreativitas anak muda itu mendapat apresiasi dari kepala negara.

Namun, bendera itu dilarang dikibarkan apabila bertujuan untuk menghasut atau provokasi seperti mementingkan mengibarkan bendera One Piece ketimbang Bendera Merah Putih "Kalau sebagai bentuk ekspresi, it's okay, enggak ada masalah," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pesan Presiden Prabowo, di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.

Staf Khusus (Stafsus) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Haryatmoko menilai fenomena ini tidak semata-mata sebagai tindakan iseng atau penghinaan terhadap simbol negara, tetapi sebagai bentuk ekspresi simbolik generasi muda yang mencerminkan keresahan sosial.

"Fiksi seperti One Piece bukan sekadar hiburan. Bagi penggemarnya, ini adalah narasi tentang perlawanan terhadap ketidakadilan dan kekuasaan yang menindas. Dalam situasi ketika ruang formal terasa kurang menampung kritik, budaya populer menjadi kanal alternatif untuk menyampaikan pesan sosial," ungkap Romo Haryatmoko, Jumat, 7 Agustus 2025.

Sebab, kritik sosial kini tidak hanya datang dari mimbar atau demonstrasi, tapi juga melalui media budaya populer seperti meme, cosplay, dan unggahan di media sosial. Hal ini disebut sebagai counter-hegemony atau perlawanan naratif terhadap dominasi wacana penguasa. Sehingga tak sedikit yang memaknai pengibaran bendera bajak laut itu sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan di dunia nyata.

Kreativitas anak muda maupun narasi fiksi yang disampaikan melalui pengibaran bendera One Piece seharusnya tidak memusuhi. Sebaliknya, MPR yang memiliki peran menjaga demokrasi Pancasila, antara lain menyerap aspirasi masyarakat. MPR justru harus mendorong tumbuhnya nalar kritis yang konstruktif dikalangan generasi muda

MPR harus mengajak generasi muda secara proaktif agar kebebasan berekspresi tetap dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Di era digital sekarang, MPR tak lagi hanya bicara lewat mimbar sidang, tetapi juga hadir aktif melalui ruang-ruang digital tempat rakyat terutama generasi muda banyak bersuara. Sebab, tak ada lagi jarak terlalu jauh antara rakyat dan lembaga tinggi negara. Setidaknya itulah semangat baru yang perlu diwujudkan oleh MPR RI dalam menghadapi era digital.

MPR perlu lebih masif agi dalam melakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang menyasar para generasi muda atau generasi Z, karena mereka sedang gelisah mengenai masa depan. Keresahan sosial dari generasi muda harus direspons secara bijak, bukan dijawab dengan pasal keamanan seperti Pasal 24 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2009 yang melarang penggunaan Bendera Merah Putih untuk keperluan yang tidak patut, dan Pasal 240 KUHP tentang penghinaan terhadap bendera negara di muka umum. 

Terakhir, MPR perlu segera menuntaskan pembahasan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara), pengganti GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) pasca amandemen UUD 1945, yang hingga kini masih pada tataran wacana sejak era reformasi. Dengan adanya PPHN,  maka Presiden RI nantinya akan diberikan pokok-pokok haluan negara yang lebih umum dan jangka panjang, sehingga pembangunan menjadi lebih terarah dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, fenomena One Piece yang merupakan bentuk ekspresi simbolik generasi muda yang mencerminkan keresahan sosial saat ini tidak akan terjadi ada lagi.

Penulis adalah Wartawan Batam Today

---