Kebijakan Bupati tentang UMK Bintan Sesuai dengan Keppres

Kebijakan Bupati tentang UMK Bintan Sesuai dengan Keppres

Oleh : hrj/dd

Rabu | 21-11-2012 | 14:00 WIB

T. Sianturi, ketua FKUI KSBSI Bintan

TANJUNGUBAN, batamtoday - Kebijakan Ansar Ahmad, Bupati Bintan yang mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan sebesar Rp 1.647. 687 atau 83% dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Rp 1.985.166, dinilai harus didukung oleh seluruh komponen buruh. Karena kebijakan tersebut untuk pertama kalinya terjadi di Bintan, dimana kepala daerah berani mengambil kebijakan, karena sebelumnya pihak pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator.

T. Sianturi, ketua FKUI KSBSI Bintan mengatakan, kebijakan yang diambil oleh Bupati Bintan sudah sesuai dengan Kepres no 107 tahun 2004, yang salahsatu pasalnya menyebutkan, bahwa seluruh anggota dewan pengupahan dalam pembahasan UMK memiliki hak suara yang sama.

"Kalau sebelumnya, pihak pemerintah hanya bertindak sebagai penonton, saat terjadi perdebatan antara wakil buruh dan Apindo. Dengan adanya kebijakan dari Bupati tersebut, setidaknya perwakilan pemerintah dan perguruan tinggi tidak menjadi pnonton, tapi ikut bertanggungjawab," katanya, Rabu (21/11/2012).

Dimana kebijakan Bupati dalam mengusulkan UMK tersebut, setelah melihat hasil yang diusulkan terbanyak dari perwakilan dari Pemerintah dan unsur perguruan tinggi, sebanyak 10 hak suara atua suara terbanyak. Dimana di Dewan pengupahan terdiri dari unsur pemerintah 10 orang, 1 perguruan tinggi, 4 wakil Apindo dan 5 wakil dari serikat pekerja/buruh.

"Kebijakan tersebut perlu didukung dan hendaknya menjadi contoh bagi daerah lain," ujarnya.

Karena dengan diusulkannya UMK seperti itu, itu artinya sudah menjadi tanggunggjawab bagi pemerintah yang menjadi sebuah keharusan. Karena pemerintah dalam hal tersebut, adalah sebagai eksekutor, pengawas dan pelaksana dalam penerapannya. Selain itu pemerintah juga yang bisa melakukan kontrol harga kebutuhan, karena ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Terlepas dari hal tersebut juga, pemerintah dalam hal ini juga bertanggungjawab masalah maju dan mundurnya investasi di daerah ini. Makanya diharapkan kepada Gubernur Kepri nanti memutuskan UMK tidak terlalu jauh dari apa yang diusulkan oleh Bupati Bintan. Begitu juga kepada Apindo hendaknya bisa legowo dan bisa menerima apa yang dibutuhkan oleh pemerintah.

"Semoga apa yang diputuskan oleh pemerintah, para pengusaha bisa menerima dengan legowo," tambahnya.

TERKINI
POPULER

Mantan Wakil Rektor UBK Minta Presiden Prabowo Rehabilitasi Nama Baik Rachmawati

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024 Setelah Kalah Tipis 0-1 dari Filipina

Gandeng BRK Syariah Batam, Nettour Batam Tawarkan Pembiayaan ONH Plus Mudah

Peringati Hari Kesetiakawanan Nasional, KWP Gelar Jumpa, serta Berbagi Kasih ke Lansia dan Anak Yatim

Gunakan Formasi 3-4-3, STY Bakal Turunkan Kekuatan Penuh Lawan Filipina

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Romo Paschal Ungkap Aktor Utama TPPO di Batam Tak Kunjung Tertangkap

Naik 6,5 Persen, Ini Daftar 5 Provinsi dengan UMP 2025 Tertinggi

Disnaker Kepri Rampungkan Pembahasan UMP 2025 Sesuai Permenaker 16 Tahun 2024

Menaker Sambut Putusan MK, Langkah Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia