Sistem Kapitalisme Dorong Praktek Korupsi di Perkebunan Sawit

Sistem Kapitalisme Dorong Praktek Korupsi di Perkebunan Sawit

Oleh : si/dd

Senin | 19-11-2012 | 16:16 WIB

Mansuetus Darto, Koordinator SPKS

PALANGKARAYA, batamtoday - Emerson Yuntho dari ICW (Indonesia Corruption Watch) yang tampil sebagai pembicara dalam seminar nasional yang bertema "Aspek Ekonomi, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Industri Sawit", mengungkap banyaknya praktik korupsi melalui praktip suap dan penggelapan kajak dalam usaha perkebunan sawit.

Seminar nasional ini sendiri dilaksanakan dalam acara Kongres Sawit Watch di Hotel Aquarius, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (19/11/2012).

Menurut Emerson, begitu banyak Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemda

menjelang pemilihan kepala daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan IUP juga sangat lemah.

"Jika transparansi dan akuntabilitas sangat lemah, maka peluang praktek korupsi sangat kuat," ujar Emerson.

Emerson menambahkan, kasus yang menyeret Bupati Buol, Sulawesi Tengah, dimana perusahaan menyuap bupati terkait operasi perusahaan sawit yang dimiliki Hartati Murdaya, yang saat ini sedang ditangani KPK, merupakan contoh kasus praktik korupsi di perkebunan sawit.

Sudarman, Kasi Pengaturan dan Penataan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalteng, yang juga menjadi salah satu pembicara dalam seminar ini, menyampaikan, dari data yang dimiliki BPN Kalimantan Tengah, IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah ada seluas 2.793.794,94 hektar untuk dikuasai sekitar 234 perusahaan sawit.

"Sementara luas perkebunan yang baru mendapatkan Hak Guna Usaha ada sekitar 783.629,97 hektar. Dari data ini, sektar 81 perusahaan sawit belum memiliki HGU," papar Sudarman.

Dalam rilisnya kepada batamtoday, Senin (19/11/2012), Mansuetus Darto, Koordinator Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang merupakan salah satu pembicara dalam seminar, menyoroti sistem perkebunan skala besar yang bertumpu pada perusahaan sawit atau kapitalisme kebun sawit. Menurutnya, sistem kapitalisme mendorong praktik korupsi di perkebunan sawit.

Dalam kesempatan itu, Darta juga meminta pemerintah, private sektor dan kelompok perbankkan untuk mendukung koperasi atau kelompok tani untuk menjadi subyek penting di perkebunan kelapa sawit ke depan.

"Negara kita butuh transformasi struktur perkebunan kapitalistik yang terjadi saat ini menjadi sistem perkebunan kerakyatan," tandas Mansuetus Darto.

TERKINI
POPULER

Gunakan Formasi 3-4-3, STY Bakal Turunkan Kekuatan Penuh Lawan Filipina

Wacana Pengampunan Napi Koruptor, Mahfud: Menurut Hukum Tidak Boleh

Erick Thohir Pastikan Laga Kualifikasi Piala Dunia Lawan Bahrain Dimainkan di Stadion GBK

Peringatan Hari Jadi ke-241 Kota Tanjungpinang Diisi Tausiyah hingga Panggung Hiburan Rakyat

Pengamat Sebut Timnas Indonesia Harus Menang Besar Lawan Filipina

Korban PHK Terima Bantuan Tunai 60 Persen dari Gaji Selama 6 Bulan

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Romo Paschal Ungkap Aktor Utama TPPO di Batam Tak Kunjung Tertangkap

Ketum PBNU Minta Pelajari Secara Utuh Pandangan Pemerintah Soal Pajak 12 Persen

Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Operasi Lilin 2024 Pengamanan Nataru

Kapolri Siapkan Satgas Khusus Antisipasi Bencana Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2025