Sidang Korupsi Pajak PPN-PPH di Dinsosnaker Tanjungpinang Ditunda

Terdakwa Minta Didampingi Pengacara

Sidang Korupsi Pajak PPN-PPH di Dinsosnaker Tanjungpinang Ditunda

Oleh : chr/dd

Senin | 19-11-2012 | 15:12 WIB

Saparman saat meninggalkan ruang sidang PN Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Sidang perdana kasus korupsi pajak PPN/PPH di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemko Tanjungpinang, dengan terdakwa Saparman, di PN Tanjungpinang pada Senin (19/11/2012), terpaksa ditunda setelah terdakwa Saparman menyatakan akan didampingi pengacara.

Ketua Majelis Hakim Edi Junaidi SH, yang menanyakan terdakwa, apakah menghadapi sendiri perkaranya atau didampingi pengacara, akhirnya menunda jalannya persidangan setelah terdakwa Saparman mengatakan akan menghadirkan pengacaranya.

"Saya akan hadirkan pengacara saya pak hakim," ujar Saparman mantap.

"Untuk menunggu terdakwa menghadirkan kuasa hukum-nya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada minggu mendatang dengan agenda pembacaan dakwaan," ujar Edi Junaidi SH.

JPU Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Abdul Rachman, sedianya akan membacakan dakwaan terhadap terdakwa Saparman. "Dakwaan belum kita bacakan, dan ditunda minggu depan menunggu terdakwa menghadirkan penunjukan pengacar," sebuatnya.

Sebagaimana diketahui, Saparman yang merupakan mantan Bendahara Dinsosnaker Pemko tanjungpinnag ini disangkakan melakukan korupsi Rp 217 juta pajak PPN dan PPH atas sejumlah kegiatan proyek di Dinsosnaker yang didanai APBD Tanjungpinang 2010.

"Terdakwa dijertat dengan pasal 3 jo pasal 8 serta pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubag dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk dakwaan lengkap, minggu depan kita bacakan," pungkas JPU Abdul Rachman.

TERKINI
POPULER

Terdakwa Minta Didampingi Pengacara

Bangun Koperasi di Kawasan Transmigrasi, Viva Yoga: Langkah Baik Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Pemerintah Umumkan Penurunan Tarif Tiket Pesawat Sebesar 10 Persen Selama Nataru

Bawaslu Tindak Lanjuti 130 Dugaan Politik Uang di Masa Tenang Pilkada

Mendagri Dukung Bawaslu Tindak Tegas ASN tidak Netral Selama Pilkada

Kandang Banteng Kalah di Pilkada Jateng, Megawati: Demokrasi Terancam Mati Akibat Kekuatan Halalkan Segala Cara

BMKG Prediksi Bencana Hidrometeorologi akan Berlangsung hingga April 2025

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Polda Kepri Bongkar Markas Judi Online di Apartemen Aston Batam, Dikelola Dua Bersaudara

Insentif RT-RW di Kota Batam Cair Sebelum Pilkada, Tahap II dari Pemprov Kepri Ditahan Plt Gubernur

Terdakwa Minta Didampingi Pengacara

Kejari Batam Selidiki Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Lahan Hutan Lindung di Rempang

Miliki 0,28 Gram Sabu, Pemuda Batam Divonis 7 Tahun Penjara

Kronologi Oknum Polisi Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang Berbeda Kesaksian Warga

Bangun Koperasi di Kawasan Transmigrasi, Viva Yoga: Langkah Baik Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Pemerintah Umumkan Penurunan Tarif Tiket Pesawat Sebesar 10 Persen Selama Nataru

Bawaslu Tindak Lanjuti 130 Dugaan Politik Uang di Masa Tenang Pilkada

Mendagri Dukung Bawaslu Tindak Tegas ASN tidak Netral Selama Pilkada

Kandang Banteng Kalah di Pilkada Jateng, Megawati: Demokrasi Terancam Mati Akibat Kekuatan Halalkan Segala Cara

BMKG Prediksi Bencana Hidrometeorologi akan Berlangsung hingga April 2025

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Polda Kepri Bongkar Markas Judi Online di Apartemen Aston Batam, Dikelola Dua Bersaudara

Insentif RT-RW di Kota Batam Cair Sebelum Pilkada, Tahap II dari Pemprov Kepri Ditahan Plt Gubernur