Tarik Seluruh TKI

DPR Minta Pemerintah Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Malaysia

JAKARTA, batamtoday - Pemerintah diminta menarik para tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia dari Malaysia dan memutuskan hubungan diplomatik dengan negara biadab itu, paska dua kejadian pemerkosaan yang menimpa TKI.

"Pemerintah harus tegas segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia biadab," tegas Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan melalui rilisnya di Jakarta,  Kamis (15/11/2012).

Menurut politikus PDIP itu, pemerintah jangan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa pecundang hanya karena ketidaktegasan dan ketidakkeberanian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengambil sikap.

Sebelumnya, polisi Diraja Malaysia telah melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap tiga TKI. Jika dirunut kebelakang kejadian, pemerkosaan bukanlah yang pertama. Bahkan, sudah tidak bisa terhitung dengan jari.

"Mulai dari penyiksaan, pembunuhan hingga tentang jual beli organ tubuh mayat TKI kita di Malaysia," jelas Ribka.

Tapi pertanyaannya siapakah yang lebih bersalah dari Malaysia? Menurut Ribka, yang paling bertanggung jawab atas peristiwa itu adalah pemerintah Presiden SBY. Dia dinilainya telah gagal melindungi setiap warga negaranya.

"Jawabannya adalah pemerintah Indonesia, yang dipimpin seorang jenderal yakni SBY. SBY gagal dalam melindungi rakyatnya," tegasnya.

Dia menegaskan, pemerintah cenderung mengabaikan hanya karena lebih mengedepankan pendapatan negara dari pengiriman TKI walaupun TKI dipenuhi airmata dan darah.

"Pemerintah SBY menjadi bersalah, karena pemerintahan ini hanya mau menikmati uang dari keringat TKI, tetapi diam saja ketika TKI disiksa, diperkosa dan dianiaya," tandasnya.

Tindakan pelecehan yang dilakukan Polisi Diraja Malaysia kepada tiga tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia merupakan tindakan yang melecehkan.

Tindakan biadab
Ribka menegaskan,  tindakan pemerkosaan terhahap tiga TKW itu jelas adalah bukti Malaysia tidak menghormati Indonesia. 

"Biadab! Ini sudah melecehkan Indonesia sebagai suatu bangsa, karena yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah aparat negara Malaysia. Tidak ada penghormatan seujung kuku pun kepada Indonesia," kata Ribka.

Dia menjelaskan, jika dirunut kebelakang kejadian pemerkosaan ini bukanlah yang pertama. Bahkan, kejadian ini dan kejadian-kejadian yang dialami TKI sudah tidak bisa terhitung dengan jari.

"Mulai dari penyiksaan, pembunuhan hingga tentang jual beli organ tubuh mayat TKI kita di Malaysia," jelas poitikus PDIP itu.

Tapi pertanyaannya siapakah yang lebih bersalah dari Malaysia? Menurut Ribka, yang paling bertanggung jawab atas peristiwa itu adalah pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden SBY dinilai telah gagal melindungi setiap warga negaranya.

"Jawabannya adalah Pemerintah Indonesia, yang dipimpin seorang jendral yakni SBY. SBY gagal dalam melindungi rakyatnya," tegasnya.

Dia menegaskan, pemerintah cenderung mengabaikan hanya karena lebih mengedepankan pendapatan negara dari pengiriman TKI walaupun TKI dipenuhi airmata dan darah.

"Pemerintah SBY menjadi bersalah karena pemerintahan ini hanya mau menikmati uang dari keringat TKI, tetapi diam saja ketika TKI disiksa, diperkosa dan dianiaya," ucapnya.

---