Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kredibilitas Direktur Utama PLN Batam Diragukan Masyarakat
Oleh : Saibansah
Rabu | 14-05-2025 | 08:04 WIB
1405_yudi-kurnain-mandep_92389238.jpg Honda-Batam
Tokoh masyarakat Batam mantan anggota DPRD Provinsi Kepri, Yudi Kurnain. (Foto: Saibansah/J5NEWSROOM.COM)

BATAMTODAY.COM, Batam - Masyarakat Kota Batam dan sejumlah tokoh pendiri PLN Batam resah, risau dan mengkhawatirkan masa depan perusahaan strum milik negara itu. Pasalnya, pelayanan listrik kepada masyarakat Batam saat ini semakin tidak profesional.

Seperti pemadaman listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Bagaimana kerisauan dan kekhawatiran mereka itu? Berikut petikan wawancara wartawan BATAMTODAY.COM, Saibansah Dardani dengan tokoh masyarakat Batam, Yudi Kurnain di Batam, Selasa 13 Mei 2025.

Belakangan ini, warga Batam mengeluhkan pelayanan listrik PLN Batam yang sering byar-pet tanpa pemberitahuan, bagaimana pandangan Anda?

Ya, beberapa hari yang lalu saya juga jadi korban. Listrik di Pulau Setokok mati tanpa pemberitahuan. Kalau listrik mati di atas lima jam, wah mati kita pak. Bahaya. Tanpa pemberitahuan, tanpa pengabaran. Selama ini kan PLN Batam itu profesional, dikabari kalau ada listrik mati. Sekarang ini hilang profesionalitas itu.

Sebagai mantan anggota DPRD Provinsi Kepri, apakah Anda masih mendapat keluhan dari warga Batam?

Banyak WhatsApp masuk ke saya, sekarang ini tanpa pemberitahuan listrik mati. Kalau listrik mati di atas tiga jam, bisa mati ikan-ikan itu. Itulah masyarakat yang jadi korban. Selama ini PLN Batam itu selalu mempersiapkan dengan baik penunjukan direksinya. Tetapi, sekarang ini kan yang memimpin PLN Batam itu bukan orang dari kalangan internal yang menguasai dengan baik masalah kelistrikan Batam. Nah inilah yang menjadi pertanyaan publik. Sehingga jawabannya kondisi listrik Batam yang seperti ini. Pelayanannya semakin tidak profesional.

Tapi, bulan April lalu, Dirut PLN Batam Kwin Fo menyampaikan statemennya di media, dirinya akan melaporkan praktik koruptif yang terjadi di PLN Batam, menurut Anda?

Kalau terkait dengan isu-isu lain, bahwa Dirut PLN Batam Kwin Fo akan melaporkan penyimpangan dan korupsi, itu bagus, kita dukung. Tapi semua itu kan ada mekanismenya, ada tahapannya, ada audit BPK-nya, jenjang itu semuanya biar berjalan. Tetapi yang terpenting adalah, tugas utama Dirut PLN Batam adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jangan lupa itu. Ini yang harus dijawab, karena status Anda itu dipertanyakan oleh masyarakat. Karena ini bukan bidang dia.

Jadi, masyarakat meragukan kredibilitas Dirut PLN Batam Kwin Fo akan mampu memberikan pelayanan kepada warga Batam?

Iya. Soal Kwin Fo akan lapor ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait praktik koruptif di lingkungan PLN Batam, itu kita dukung. Tetapi janganlah itu dilakukan untuk menutupi kinerja dan pelayanan listrik yang buruk kepada masyarakat Batam. Gitu loh! Pastilah kita dukung upaya pembongkaran kasus korupsi itu. Apalagi, ini adalah perusahaan milik pemerintah.

Soal mekanisme penunjukan Kwin Fo sebagai Dirut PLN Batam, bagaimana Anda melihatnya?

Saya melihat penunjukan Kwin Fo sebagai Dirut PLN Batam itu tidak memenuhi standar dan peraturan yang berlaku. Saya dapat WA dari pendiri dan tokoh PLN Batam mengenai kekhawatiran mereka melihat PLN Batam saat ini.

Apa isi WA mereka itu, meragukan kredibilitas Kwin Fo?

Bukan hanya diragukan, tapi tidak dapat dibaca jejak digital kredibilitas Kwin Fo itu. Kita cari di Google tidak ketemu. Bahkan serah terima jabatannya saja via zoom. Saya dikabari, bahkan manajemen PLN sendiri tidak tahu soal penunjukan Kwin Fo ini. Tiba-tiba saja dapat perintah dari Kementerian BUMN.

BACA JUGA: Politisasi Setrum: Menyoal Titipan Partai di Kursi Panas PLN Batam

Sebagai mantan anggota dewan, mengapa Anda menyoroti kinerja Kwin Fo ini?

Karena dia mengelola uang masyarakat dan digaji oleh masyarakat. Asal tahu saja, PLN Batam itu dibangun dari uang investasi masyarakat, kemudian keuntungannya diinvestasikan untuk membangun berbagai daerah. PLN Batam itu yang memungut uang pajak penerangan masyarakat Kota Batam sebelum diserahkan ke Pemerintah Kota Batam. Jumlahnya itu di atas Rp 300 miliar. Lalu, kemudian menunjuk orang yang tidak memiliki kredibilitas dan kemampuan di bidang kelistrikan. Ini kan harus kita soroti.*