Dinas Pendidikan Kepri Tegaskan SPMB 2025 Bebas Pungli, Fokus Tingkatkan Mutu SMK

BATAMTODAY.COM, Batam - Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menegaskan komitmen untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penerimaan siswa baru, sekaligus mencegah segala bentuk praktik pungutan liar (Pungli) atau intervensi dari pihak luar.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Kepri yang digelar di Gedung Graha Kepri, Jumat (9/5/2025). "Jangan coba-coba terjadi pungutan liar. Ini sudah saya sampaikan dengan tegas, baik secara internal maupun kepada pihak-pihak terkait," kata Andi Agung.

Andi menambahkan hingga saat ini belum ada permintaan khusus, baik secara lisan maupun tertulis, dari pihak eksternal seperti instansi penegak hukum terkait proses penerimaan siswa. Ia memastikan bahwa seluruh proses SPMB akan dikawal dengan prinsip keterbukaan dan keadilan.

SPMB yang mulai diterapkan tahun ini menggantikan istilah sebelumnya, yakni Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pergantian istilah tersebut sejalan dengan upaya reformasi sistem pendidikan di Kepri, terutama dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

Dalam rapat tersebut, Andi juga menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Pendidikan dan DPRD Kepri, khususnya Komisi IV, dalam meminimalkan potensi kendala teknis maupun non-teknis selama proses SPMB berlangsung. "Kami sadar pelaksanaan ini tidak mudah, tapi kami akan lakukan yang terbaik demi perbaikan ke depan," tegasnya.

Lebih lanjut, Andi menyoroti urgensi penguatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kepri sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia. Ia menilai lulusan SMK harus menjadi prioritas karena memiliki potensi besar dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja terampil.

Andi juga mengungkapkan Kepri berhasil meraih tujuh penghargaan dari Kementerian Pendidikan sepanjang tahun 2024, di mana lima di antaranya diraih oleh Dinas Pendidikan Kepri. Ia menyebut capaian tersebut sebagai cerminan potensi besar sektor pendidikan di daerah, bukan semata-mata sebagai tujuan akhir.

"Penghargaan itu bukan tujuan kami, tetapi menunjukkan potensi besar yang perlu terus kita dorong, termasuk penguatan sarana dan prasarana di SMK negeri. Kami juga menaruh perhatian pada sekitar 5.000 siswa SMK swasta," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Onward Siahaan, menyatakan dukungannya terhadap penguatan SMK di Kepri. Ia mengakui bahwa meskipun kualitas SMA di wilayah tersebut telah berkembang cukup pesat, SMK masih memerlukan dorongan dan perhatian lebih.

"Kalau SMA sudah banyak yang bagus, tapi SMK masih perlu dorongan. Kami siap mendukung agar SMK di Kepri semakin maju," ujarnya.

Dengan pengawasan ketat dan kolaborasi antar lembaga, pelaksanaan SPMB 2025 diharapkan dapat menjadi momentum strategis dalam pembenahan sistem pendidikan di Kepulauan Riau.

Editor: Gokli

---