Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdampak pada Okupansi Hotel di Batam, PHRI Alihkan Fokus ke Sektor Swasta

BATAMTODAY.COM, Batam - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat mulai memberikan dampak terhadap sektor perhotelan di Kota Batam.

Meski belum terasa signifikan, pelaku usaha perhotelan mulai mencatat penurunan tingkat hunian, terutama akibat berkurangnya kegiatan dari instansi pemerintah dan BUMN.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam, Jimmy Ho, menjelaskan tren penurunan ini berkaitan langsung dengan berkurangnya acara yang sebelumnya banyak digelar oleh lembaga negara.

"Yang paling terasa adalah pengurangan kegiatan dari instansi. Ini tentu berdampak pada okupansi hotel," ujar Jimmy, saat ditemui di Kantor BP Batam, Rabu (16/4/2025).

Mengantisipasi penurunan tersebut, PHRI Batam kini mulai mengalihkan strategi pemasaran ke sektor korporasi swasta, khususnya pelaku industri dan bisnis di kawasan Batam. Langkah ini diambil untuk menutupi kekosongan pasar yang ditinggalkan oleh sektor pemerintah.

"Kami mulai membidik potensi dari pihak swasta dan industri agar tetap menjaga okupansi hotel," jelas Jimmy.

Meskipun diterpa tantangan, industri perhotelan di Batam dinilai masih relatif stabil dibandingkan daerah lain. Hal ini ditopang oleh keberadaan sektor industri serta kunjungan wisatawan mancanegara yang konsisten. Letak geografis Batam yang strategis dan berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, menjadi faktor pendorong utama.

"Secara umum, tingkat hunian hotel di Batam masih cukup baik. Wisatawan asing, terutama dari negara tetangga, masih menjadi andalan," ungkapnya.

Namun, PHRI Batam tetap berharap agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran, terutama terhadap kegiatan yang memiliki dampak ekonomi langsung bagi daerah, seperti penyelenggaraan rapat, pelatihan, atau pertemuan resmi instansi.

"Saat ini kami masih bersikap menunggu. PHRI pusat sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah, namun belum ada kejelasan terkait arah kebijakan selanjutnya," tutup Jimmy.

Editor: Gokli

---