Presiden Prabowo Perintahkan Hapus Kuota Impor Komoditas Penting demi Kelancaran Arus Perdagangan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan penghapusan kuota impor terhadap komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Kebijakan ini bertujuan untuk memperlancar arus perdagangan dan memangkas birokrasi yang dinilai menghambat pelaku usaha. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam dialog Sarasehan Ekonomi yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).

• BACA JUGA: Jaga Daya Saing Industri Nasional, Presiden Prabowo Instruksikan Regulasi TKDN Lebih Fleksibel dan Realistis

Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan mekanisme kuota tidak lagi relevan dan perlu dihapus demi menciptakan sistem yang lebih terbuka dan adil.

"Saya sudah perintahkan untuk menghapus kuota-kuota impor, terutama untuk barang kebutuhan pokok. Siapa pun yang mampu dan mau impor, silakan. Tidak boleh lagi ada penunjukan eksklusif," ujar Presiden, demikian dikutip laman Setkab.

Presiden menjelaskan kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Ia juga menekankan pentingnya peran pengusaha dalam menciptakan lapangan kerja, namun dengan tanggung jawab untuk taat pajak.

• BACA JUGA: Prabowo Heran Ada Sebutan Indonesia Gelap, Padahal Indonesia Cerah

"Pengusaha adalah garda depan pencipta lapangan kerja. Kita beri ruang untuk usaha, tapi juga minta mereka membayar pajak dengan benar," lanjutnya.

Salah satu komoditas yang disorot dalam kebijakan ini adalah daging. Presiden secara langsung menginstruksikan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka akses impor seluas-luasnya, tanpa sistem kuota yang selama ini hanya menguntungkan pihak tertentu.

"Buka saja peluang impor untuk semua. Jangan hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang ditunjuk. Rakyat kita pintar, biarkan pasar bekerja," tegasnya.

• BACA JUGA: Hadiri Sarasehan Ekonomi, Prabowo Akui Komunikasi Pemerintah ke Publik Masih Kurang

Selain menyoroti kuota, Presiden juga menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik penyelundupan dan kendala di sektor bea cukai. Ia mengimbau agar seluruh pelaku usaha melaporkan jika menemui penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

"Jika ada implementasi yang tidak sesuai, segera laporkan. Pemerintah akan bertindak cepat," tandasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perdagangan nasional yang efisien, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Gokli

---